BANDUNG – Sebuah akun bernama “DigitalGhostt” di platform media sosial X mengklaim telah berhasil membobol dan menguasai data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat.
Dalam unggahan yang tersebar pada 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB, akun tersebut mengunggah pernyataan dalam bahasa Inggris. Yang mempertanyakan kemampuan keamanan siber Indonesia dalam melindungi data warganya.
“Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money?”. (Artinya: Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah ia tertidur di atas tumpukan uang?),” tulis akun tersebut.
Cuitan tersebut lengkap dengan tangkapan layar dari sebuah forum di dark web. Memperlihatkan penawaran data berlabel “4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]”.
Dalam tangkapan layar itu, tampak logo resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta tulisan “Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah”. Dari Sekretariat Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat. Kemudian, data yang di klaim mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, dan pekerjaan.
Diskominfo Jabar Membantah
Menanggapi isu tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) membantah tuduhan bahwa data pribadi jutaan warga Jawa Barat yang mereka kelola telah mengalami kebocoran.
Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, menyatakan bahwa unggahan akun “DigitalGhostt” di media sosial X tidak sesuai dengan kenyataan.
“Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar,” ujar Adi Komar pada Minggu (27/7/2025).
Kemudian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen menjaga keamanan data, baik milik pemerintah maupun masyarakat. Komitmen ini melalui penguatan teknologi keamanan informasi, kerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Serta peningkatan kesadaran seluruh aparatur tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan data strategis.
“Kami terus memperkuat sistem keamanan informasi agar mampu merespons berbagai potensi ancaman digital. Termasuk isu-isu yang belum tentu memiliki dasar valid seperti yang beredar saat ini,” katanya.
Selain itu, Adi juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya maupun sumbernya.(clue)
Cecep Muhamad Yusup