5 Gebrakan Prabowo Usai Dilantik Jadi Presiden

JAKARTA – Baru beberapa hari menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto berhasil mengejutkan banyak masyarakat Indonesia dengan berbagai gebrakan yang ia lakukan.

Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024 bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming raka, telah melakukan berbagai gebrakan.

Termasuk penangkapan sejumlah koruptor, pengungkapan oknum-oknum yang terlibat dalam judi online, penghapusan utang untuk petani dan nelayan, penataan struktur kerja Menteri Keuangan yang langsung di bawah koordinasi presiden, serta kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, dan lain-lain.

Penangkapan Sejumlah Koruptor

Gebrakan pertama yang terjadi dalam 10 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah pengungkapan kasus korupsi dengan 28 tersangka, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 3,1 triliun.

Salah satu kasus yang terungkap adalah korupsi yang melibatkan seorang tersangka dari PT Asset Pacific, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produknya untuk periode 2021-2022, dengan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun.

Selain itu, terdapat tersangka korupsi anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah NPCI sebesar Rp 122 miliar, serta penetapan lima tersangka dalam kasus yang melibatkan Ronald Tannur. Hal ini pun tentunya mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat Indonesia.

“Pak bersih-bersih negara ini ya pak,” Ungkap akun Instagram dengan username @peggycalosa, dikutip dari beritasatu.com.

Penangkapan Oknum Judi Online di Komdigi

Pengungkapan dan penangkapan yang terjadi selama masa kepresidenan Prabowo Subianto salah satunya melibatkan penyidik kepolisian yang memeriksa seorang pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang diduga terlibat dalam kasus perjudian online (Judol).

Namun, terkait dengan rincian kasus yang sedang diselidiki mengenai pegawai Komdigi yang diduga terlibat dalam judi online (Judol), hal tersebut masih belum dapat disampaikan, ujar Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol.

“Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, tunggu hasilnya dari penyidik Polri,” Ujar Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip dari tvonenews.com.

Penghapusan Hutang UMKM, Petani dan Nelayan

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus atau melakukan pemutihan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan berawal setelah beliau mendengarkan saran dan aspirasi dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024) yang lalu.

Tentunya, Presiden Prabowo Subianto berharap bahwa penghapusan piutang ini dapat memberikan dukungan bagi nelayan dan pelaku UMKM, sehingga mereka dapat melanjutkan usaha mereka.

“Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” Ungkap Presiden Prabowo Subianto.

Penataan Struktur Kerja Menteri Keuangan Langsung Di Bawah Koordinasi Presiden

Presiden Prabowo Subianto akhirnya melakukan perubahan pada struktur tugas dan fungsi sejumlah kementerian, salah satunya adalah memindahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), kini langsung berada di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

Perubahan ini pun didasarkan pada Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029.

“Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” tulis salinan Perpres, dikutip dari tirto.id.

Indonesia Bergabung Dengan BRICS

Indonesia akhirnya resmi bergabung dan diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Meski demikian, Indonesia belum menjadi anggota penuh, dan Presiden Prabowo Subianto berkeinginan agar Indonesia dapat bergabung sebagai anggota tetap dalam kelompok BRICS.

BRICS merupakan gabungan yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Secara keseluruhan, BRICS menyumbang sekitar seperlima dari perdagangan global. Salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia menjadi anggota tetap BRICS adalah untuk mempertahankan prinsip gerakan non-blok yang dianut oleh Indonesia.

“Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra,” Cuit akun Twitter dengan username @BRICSInfo pada postingannya pada Kamis (24/10/2024).(clue)

By Redaksi

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *