Jakarta – Komisi II DPR RI menilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) salah menafsirkan hasil rapat kerja terkait pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse menegaskan bahwa DPR justru mendorong percepatan pengangkatan CASN, bukan penundaan hingga Oktober 2025 dan Maret 2026.
Mengutip dari Kompas, menurut Zulfikar, Kemenpan-RB seharusnya segera mengangkat CASN di instansi yang telah menyelesaikan administrasi. Tanpa perlu menunggu pengangkatan serentak pada Oktober 2025 dan Maret 2026.
“Kalau memang itu sudah tuntas segera di-SK-kan saja. Pengangkatan mereka tidak perlu menunggu Oktober 2025 atau Maret 2026,” ujar Zulfikar, Minggu (9/3/2025).
DPR: Batas Akhir Bukan Waktu Mulai Pengangkatan
Mengutip dari ERA.id, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemenpan-RB pada (5/3/2025), di sepakati bahwa Oktober 2025 dan Maret 2026 adalah batas akhir pengangkatan CASN. Bukan waktu mulai pengangkatan.
Namun, menurut Zulfikar, pemerintah justru memahami jadwal tersebut sebagai waktu mulai pengangkatan.
“Kalau kita memahaminya, pengangkatan itu sudah harus dimulai dan batas akhirnya Oktober-Maret. Nah, ternyata pemerintah memulainya di Oktober-Maret,” ujarnya, Senin (10/3/2025).
Komisi II DPR mempertimbangkan untuk kembali memanggil Menteri PAN-RB Rini Widyantini guna meluruskan perbedaan tafsir ini. Namun, mereka akan menggelar rapat internal terlebih dahulu dengan perwakilan fraksi-fraksi sebelum mengambil keputusan.
Zulfikar menegaskan bahwa semua peserta yang lolos seleksi CASN, baik CPNS maupun PPPK, tetap akan di angkat.
“Mereka itu pasti diangkat yang lolos, yang diterima, baik CPNS maupun CPPPK. Ini untuk menenangkan teman-teman, ya pasti diterima, tinggal pengangkatannya saja,” kata Zulfikar.
DPR Berencana Evaluasi Kebijakan Pengangkatan CASN
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Aria Bima menyatakan bahwa instansi yang sudah menyelesaikan administrasi seharusnya dapat melakukan pengangkatan lebih awal.
“Deadline pengangkatan Oktober 2025 bagi CPNS dan Maret 2026 bagi PPPK itu tidak menghentikan proses yang sedang berjalan. Jika ada instansi yang sebelum itu bisa pengangkatan, ya sebenarnya di perbolehkan,” kata Aria, mengutip Radar Bogor.
Aria juga menyayangkan tafsiran Menteri PAN-RB Rini Widyantini yang menganggap pengangkatan CASN harus berlangsung serentak. Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan hasil rapat dan justru menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi II DPR RI akan memanggil kembali Menteri PAN-RB sebelum masa reses pada 21 Maret mendatang guna membahas kemungkinan revisi kebijakan.
“Kalau Kemenpan-RB menafsirkan pengangkatannya harus serentak, tidak menutup kemungkinan kami akan bahas kembali dan evaluasi kebijakan tersebut,” ujar Aria.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyatakan bahwa pengangkatan CASN tahun 2024 akan berlangsung secara serentak berdasarkan hasil kesepakatan dalam RDP dengan Komisi II DPR RI. Ia menegaskan bahwa pengangkatan ini tidak di tunda, tetapi menyesuaikan agar dapat terjadi secara menyeluruh dan hati-hati.
“Bukan di tunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat,” ujar Rini.
Rini juga menyebut bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menata dan menempatkan ASN guna mendukung program prioritas pembangunan nasional.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus di lakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).(clue)
Baca juga : https://cluetoday.com/casn-dan-pppk-demo-tolak-penundaan-pengangkatan-polisi-kerahkan-894-personel/
Follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Cecep Muhamad Yusup