Subang–Ratusan massa dari Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Subang 2024 melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Subang. Mereka menolak penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Aksi digelar pada Jum’at (14/03/25), mereka berharap DPRD Subang mendorong Menpan RB untuk membatalkan penundaan. Ketua Forum PPPK 2024 Subang, Dhany Hamdani, mengatakan keputusan penundaan merugikan para CPNS/PPPK.
“Kesepakatan Menpan RB saat RDP dengan Komisi II DPR RI. Terus keputusan penundaannya lewat Surat Edaran Kemenpan RB. Itukan melanggar Undang-undang,” kata dia, saat audiensi dengan pimpinan DPRD Subang.
Selain itu, penundaan pengangkatan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi para pendaftar PPPK maupun CPNS yang telah lolos seleksi. Mereka harus memikirkan dan mencari alternatif sumber penghasilan sebelum resmi diangkat menjadi ASN.
Salah satu peserta aksi cerita, kebijakan penundaan membuat dirinya dalam kebingungan. Kebutuhan untuk menafkahi keluarga, pas-pasan. Diantara asa untuk menyambung hidup adalah berharap pada pengangkatan menjadi ASN.
“Kami merasa ada ketidakadilan yang kami terima. Kami mohon dengan sangat untuk dibantu turunnya SK (Surat Keputusan). Bantu kami,” ungkapnya.
Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana menyebut, DPRD dan Bupati Subang serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas seputar penggaran untuk pengangkatan para CASN. Bahkan, menurutnya tidak ada persoalan di Pemerintah Daerah.
“Kabupaten Subang sudah menganggarkan. Jika pengangkatannya bulan April, kita sudah siap dengan anggarannya,” kata Victor.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Subang, Dadang Darmawan. Ia mengemukakan, hasil rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Subang masuk wilayah yang tidak bermasalah dalam pengusulan pengangkatan CASN-PPPK.
Kendati demikian, keputusan Menpan RB dalam keserentakan pengangkatan, menjadi sebab Subang juga menunda pengangkatan. BKPSDM sudah mengajukan Nomor Induk PPPK yang lolos penuh waktu ke BKN sebanyak 1068 orang.
“Subang masuk 30 persen daerah yang siap pengangkatan. Anggaran sudah disiapkan TAPD, Pak Sekda dengan Banggar DPRD sudah menyiapkan. Pak Bupati juga concern anggaran CPNS dan PPPK jangan diganggu,” kata Dadang usai audiensi.
“Secara administrasi kita sudah siap. Artinya, Subang tidak ada masalah. Cuma karena bingkainya ini NKRI, tidak bisa parsial, harus serentak,” pungkasnya.
Redaksi