Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Kini Lebih Cepat dan Transparan

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah.

Dengan sistem ini, tunjangan akan langsung dikirim ke rekening pribadi guru penerima tanpa melalui pemerintah daerah, sebagai upaya menciptakan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola keuangan negara.

Mengutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, peluncuran mekanisme baru ini berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada Kamis (13/03/2025).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru serta mempercepat layanan publik.

“Saya menyambut baik inisiatif ini, mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi ketidakefisienan,” ujar Presiden Prabowo.

Prabowo juga menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun bangsa dan mencapai kesejahteraan. Ia menyatakan bahwa pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam anggaran negara.

“Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur,” kata Prabowo, mengutip dari Antara.

Selain itu, Presiden juga menyoroti tantangan besar yang masih di hadapi bangsa. Salah satunya adalah korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan. Dengan mekanisme baru ini, harapannya praktik birokrasi yang tidak efisien dapat terhapus.

“Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis,” tegasnya.

Prabowo soal tunjangan

Komitmen Prabowo Bangun Pemerintahan yang Bersih

Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

“Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar layanan publik lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Dengan mekanisme ini, tunjangan guru ASN daerah akan langsung di transfer dari Kementerian Keuangan ke rekening mereka tanpa perantara pemerintah daerah.

“Sejak tahun 2010-2024, tunjangan guru ditransfer dari Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum diteruskan ke rekening guru. Proses ini memakan waktu cukup lama, yakni setiap tiga bulan sekali. Bahkan di beberapa daerah, ada keterlambatan dengan berbagai alasan,” jelas Abdul Mu’ti.

Ia menambahkan bahwa sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka, sementara 392.802 guru non-ASN juga akan menerima transfer langsung dari Kemendikdasmen. Verifikasi dan validasi data terus berlangsung untuk memastikan pencairan dana berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Transfer langsung di bulan Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idulfitri dengan gembira dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa,” tambah Abdul Mu’ti.

Penyaluran Tunjangan pada 21 Maret 2025

Mengutip dari Brilio.net, Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) memastikan bahwa penyaluran tunjangan guru di seluruh Indonesia akan dilakukan secara bertahap, dengan penyaluran paling cepat dilakukan pada 21 Maret 2025.

“Bapak dan ibu guru agar segera melakukan validasi rekening dengan mengecek laman InfoGTK. Untuk memverifikasi data rekening masing-masing, dapat meng-klik ‘Iya’ atau ‘Tidak’ sehingga dapat terpantau. Jangan sampai tunjangan bapak/ibu guru tertunda hanya karena data yang tidak sesuai,” ujar Direktur Jenderal GTKPG Kemendikdasmen, Nunuk Suryani.

Dengan adanya mekanisme baru ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru. Tetapi juga memastikan bahwa tunjangan yang diberikan tepat sasaran serta bebas dari potensi penyalahgunaan dan keterlambatan.(clue)

Baca juga : https://cluetoday.com/pakar-kebijakan-publik-pemangkasan-anggaran-tak-akan-efektif-jika-kabinet-terlalu-gemuk/

Follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *