Andre Rosiade: Mayoritas Komisi VI DPR Tidak Perlu Panja Kasus Pertamina

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa sebagian besar fraksi di Komisi VI DPR sepakat menolak usulan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk menyelidiki aspek hukum dalam kasus megakorupsi di Pertamina. Penolakan ini berdasarkan pada fakta bahwa kasus tersebut sebelumnya telah di tangani oleh Kejaksaan Agung.

“Jadi memang sebenarnya ada usulan, tapi mayoritas fraksi di Komisi VI sepakat bahwa Panja tindakan hukum Pertamina tidak perlu. Karena persoalan hukum ini sudah ada di ranah hukum di wilayah Kejagung,” ungkap Andre Rosiade di dalam Kompleks Parlemen pada Selasa (11/3/2025), mengutip dari beritamakassar.com.

Ia menyatakan bahwa pihaknya lebih mengutamakan pengawasan terhadap perbaikan internal di Pertamina. Sementara untuk kasus hukum, Komisi VI DPR akan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kalau proses hukumnya kita serahkan ke aparat penegak hukum, apalagi kan sudah 9 orang yang ditahan. Apalagi kasus ini sudah bergulir, banyak pihak yang akan terus dipanggil Kejagung,” ungkap Andre.

“Tentu kami di Komisi VI memberikan dukungan penuh kepada Kejagung. Dan kami menilai proses yang perlu kami lakukan di Komisi VI adalah memastikan Pertamina melakukan perubahan dan perbaikan di internal,” ungkapnya.

Selain itu, Andre Rosiade juga menekankan bahwa pembentukan Ppnja tidak diperlukan untuk menyelidiki aspek hukum terkait kasus megakorupsi di Pertamina.

“Kita sepakat tadi di tempat Komisi VI tidak perlu melakukan panja atau Pansus Pertamina,” ujarnya.

Sebelumnya, Mufti Ana, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, mengusulkan pembentukan Panja BBM Pertamina di DPR sebagai respons terhadap kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina pada 2018–2023. Usulan tersebut di sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VI DPR dan jajaran direksi PT Pertamina (Persero). Berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/3/2025).(clue)

baca lagi : https://cluetoday.com/pakar-kebijakan-publik-pemangkasan-anggaran-tak-akan-efektif-jika-kabinet-terlalu-gemuk/

follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *