PAPUA — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akhirnya angkat bicara terkait polemik pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, yang sempat menuai kritik dari berbagai pihak, terutama di media sosial.
Pernyataan resmi ini disampaikan usai kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Pulau Gag pada akhir pekan lalu. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung salah satu konsesi pertambangan milik PT Gag Nikel,. Menyusul penghentian sementara operasi tambang oleh pemerintah sebagai respons atas laporan masyarakat terkait dampak lingkungan dan pariwisata.
“Saya menyempatkan diri bersama Gubernur dan Bupati Raja Ampat melakukan kunjungan ke Pulau Gag, Raja Ampat. Naik heli dalam rangka merespon apa yang menjadi perkembangan pemberitaan di media sosial. Kami menghargai semuanya, pemberitaan itu kami menghargai dan bentuk penghargaan itu kita terus cek. Supaya lebih objektif dengan kondisi yang ada,” ujar Bahlil saat temu media di Hotel Swiss Bell Sorong.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang turut serta dalam kunjungan tersebut. Ia menilai bahwa gambaran negatif mengenai aktivitas pertambangan yang beredar luas di media sosial tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gag, bukan dari Piaynemo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil dari mana kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag,” tutur Elisa mengutip dari Kumparan Bisnis.
Gubernur Papua Barat Daya : Laut Raja Ampat Tak Menunjukan Tanda Pencemaran
Elsa juga menegaskan bahwa laut di sekitar Pulau Gag tidak menunjukkan tanda-tanda pencemaran.
Lebih lanjut, Gubernur menyebut bahwa masyarakat setempat bahkan menyuarakan dukungan agar aktivitas tambang tidak ditutup. Karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi kehidupan ekonomi mereka.
“Sampai pelabuhan muatan itu juga itu airnya biru semua. Jadi pemberitaan itu adalah hoaks,” tegasnya.
Senada dengan itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, juga menegaskan bahwa persepsi publik melalui media sosial kerap tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Menurutnya, masyarakat Pulau Gag tidak menginginkan penghentian aktivitas tambang karena merasa terbantu secara ekonomi.
“Ketika kami sampai disana, masyarakat lokal, semua yang ada disitu, kecil, besar, perempuan, tua, muda, mereka menangis. Minta Pak Menteri ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan. Dan kalau kami pemerintah harus mengikuti kemauan masyarakat, dan kita itu hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Kenapa kita harus membuat rakyat susah,” ungkap Elisa mengutip dari Kumparan.com
Dalam dialog langsung dengan warga Pulau Gag, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerima aspirasi masyarakat. Mereka menyampaikan bahwa kehadiran PT Gag Nikel telah memberikan kontribusi positif, termasuk dalam menampung hasil tangkapan nelayan lokal.
Melansir dari Kumparan Bisnis, PT Gag Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998 dan telah resmi berdiri sejak 19 Januari 1998. Setelah PT ANTAM Tbk. mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd. pada 2008, kendali penuh atas PT Gag Nikel kini berada di bawah PT ANTAM Tbk.
Meskipun operasional tambang sempat dihentikan sementara oleh Menteri ESDM sebagai langkah kehati-hatian, aspirasi masyarakat dan hasil kunjungan lapangan kini menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan aktivitas tambang nikel di kawasan konservasi tersebut.(clue)
Cecep Muhamad Yusup