Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah memeriksa pendakwah ternama Ustadz Khalid Basalamah dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi kuota haji khusus.
Melansir dari Liputan 6, Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan menjadi bagian dari proses awal pengumpulan informasi oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Benar, yang bersangkutan diperiksa serta dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Budi menegaskan bahwa Ustadz Khalid bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang dinilai sangat membantu penyelidik dalam mengungkap duduk perkara.
Pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah lebih difokuskan pada penggalian informasi seputar pengelolaan ibadah haji, terutama menyangkut kuota haji khusus. Ia pun mengimbau agar pihak-pihak lain yang telah dipanggil turut bersikap kooperatif seperti Khalid, demi mempercepat proses penyelidikan.
“Supaya penanganan perkara terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang begitu penanganan perkaranya,” kata Budi.
Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam alokasi kuota haji khusus, termasuk tambahan kuota sebanyak 20.000 dari pemerintah Arab Saudi untuk tahun 2024.
Dalam alokasi tersebut, Kementerian Agama membagi kuota secara merata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Namun, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI menyoroti adanya kejanggalan dalam pembagian tersebut. Diduga menjadi celah praktik korupsi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa dugaan korupsi tidak hanya terjadi di tahun 2024, tetapi juga diduga berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, kasus masih berada pada tahap penyelidikan dan belum meningkat ke tahap penyidikan, namun KPK telah memanggil sejumlah pihak yang dianggap memiliki informasi penting.
Dengan keterlibatan nama-nama tokoh publik dalam proses penyelidikan ini, kasus dugaan korupsi kuota haji khusus semakin menjadi sorotan publik.