Subang–Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Subang Sejahtera (SS) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, Selasa (24/06/25) kemarin di Kantor Pemda Subang.
Dalam RUPS ini, Bupati Subang selaku pemegang saham menolak laporan RUPS Tahunan PT SS. Meskipun laporan keuangan PT SS dibawah kepemimpinan Direktur Utama Aziz Muslih dinilai bagus.
Menurut Kepala Bagian Perekonomian Setda Subang, Muhamad Khairil Syahdu Mukhtar, pemerintah memiliki alasan menolak RUPS BUMD “palugada” tersebut.
Hal yang menjadi atensi ialah penyertaan modal berupa aset tanah dari Pemda ke PT SS dinilai tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah.
PT SS dinilai stagnan dalam mengelola aset-aset strategis. Aset yang dimaksud seperti beberapa pasar, termasuk area Pujasera.
“Secara laporan keuangan mereka (PT SS) bagus, mereka ngasih deviden. Cuma kan RUPS itu kebijakan pimpinan (Bupati) ternyata ditolak,” kata Khairil, Rabu (25/06/25).
Khairil melanjutkan, aset tanah di Pujasera status kepemilikannya masih tercatat milik Pemda. Hal ini dikarenakan PT SS belum membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, PT SS sudah melakukan kerjasama pemanfaatan aset dengan perusahaan lain.
Khairil mengungkapkan, problem tersebut diduga karena likuiditas PT SS tidak cukup untuk membayar BPHTB ke pemerintah.
Selain itu, dalam RUPS, Pemerintah meminta direksi untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kerjasama tersebut.
“Mungkin kesalahannya, SS juga ada keterbatasan (seperti) sumber daya manusia belum wah masih hanya dihitung jumlah jari, terus sumber dana. Dikasih penyertaan modal seabreg, tapi stagnan,” ujar Khairil.
“Sementara Pemda sendiri mengalami kerugian. Kita tidak bisa narik apapun (dari aset) yang diserahkan,” lanjutnya.
Konsekuensinya, nasib para direksi akan dibahas dalam RUPS Luar Biasa. Rencana, bakal digelar terhitung 30 hari sejak RUPS Tahunan.
Kendati demikian, Khairil sendiri menyebut, Pemda Subang mengapresiasi kiprah dan kontribusi para direksi. Dibawah kepemimpinan Aziz Muslih, PT SS mengalami perkembangan dibanding era sebelumnya yang tidak memberikan deviden kepada Pemda.
Sejak 2021 hingga 2024, PT Subang Sejahtera sudah memberikan deviden sebesar Rp14,6 Miliar. Pemerintah meminta direksi terus bekerja hingga RUPS Luar Biasa.
Secara umum, menurut Khairil, kondisi enam BUMD dalam kondisi baik. Keenam BUMD ini adalah BPR Gemi Nastiti, Perumda Tirta Rangga, PT Subang Sejahtera, PT Subang Energi Abadi, BPR KU, BJB.
“Pemda ingin deviden (BUMD) ini dirasakan masyarakat. Sekarang BUMD lagi sehat-sehatnya. Kecuali BPR KU karena itu bareng (pemerintah) Provinsi,” tutupnya.
Redaksi