Jakarta – Persoalan keamanan siber di lingkup pemerintahan daerah menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers, Senin (07/07/25) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, secara khusus menyoroti progres pembangunan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di tingkat pemerintah daerah.
Politisi Golkar ini mempertanyakan seberapa jauh langkah Kementerian Komdigi dalam mendorong pembentukan CSIRT sebagai sistem pertahanan digital nasional di lembaga pusat dan daerah.
“Fokus kerja Kemen Komdigi harus memastikan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki CSIRT,” ujar Elita.
Ia menegaskan pentingnya langkah antisipatif, terutama karena anggota dewan mewakili daerah pemilihan (Dapil) dan berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah.
Menurut Elita, keberadaan CSIRT di daerah menjadi penting karena risiko serangan siber tidak hanya menyasar pusat, tetapi juga sistem informasi milik pemerintah daerah.
Elita yang berasal dari Dapil Jabar 9 (Subang, Majalengka, Sumedang) menanyakan data terkini mengenai berapa persen pemerintah daerah yang sudah memiliki tim tanggap insiden siber tersebut.
“Dimana ini untuk menjaga sistem dari serangan siber,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemen Komdigi, Ismail, menjelaskan bahwa tanggung jawab teknis pembangunan CSIRT berada di tangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ia menegaskan bahwa Kemen Komdigi berperan dalam merumuskan kebijakan, bukan pelaksanaan teknis.
“Ini memang ranahnya BSSN untuk membangun CSIRT ini. Secara tupoksi di wilayah BSSN, Kemen Komdigi fokusnya hanya di wilayah kebijakan,” kata Ismail.
Meski demikian, Ismail menyambut baik perhatian Komisi I DPR terhadap isu keamanan siber daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara kementerian, BSSN, dan pemerintah daerah tetap diperlukan demi penguatan sistem keamanan nasional secara menyeluruh.
“Jadi CSIRT ini kelompok untuk pemulihan apabila terjadi serangan siber,” tambahnya.
Redaksi