Washington, D.C. — Gelombang pemecatan besar-besaran mengguncang Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS). Pada Jumat (11/7/2025), lebih dari 1.300 pegawai resmi diberhentikan sebagai bagian dari reorganisasi agresif pemerintahan Presiden Donald Trump.
Langkah ini mencakup 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai dinas luar negeri, semuanya berbasis di ibu kota AS. Menurut laporan CNN, pemberitahuan pemecatan dikirim melalui email. Ini bertepatan dengan kembalinya Menteri Luar Negeri Marco Rubio dari kunjungan diplomatik di Malaysia.
“Hampir 3.000 karyawan akan mengundurkan diri sebagai bagian dari reorganisasi ini,” bunyi pemberitahuan resmi yang dikirimkan kepada pegawai.
Haru, Pengabdian Puluhan Tahun Dipecat Tidak Hormat
Kemudian, suasana kantor pusat Kemenlu haru. Lorong-lorong penuh pesan perpisahan dan ungkapan terima kasih untuk para diplomat yang tak akan bertugas lagi. Banyak di antaranya telah mengabdi puluhan tahun.
Salah satunya, diplomat karier Olga Bashbush, menyuarakan kekecewaan mendalam.
“Pemecatan ini dilakukan dengan tidak hormat dan tidak bermartabat. Namun, saya telah meninggalkan departemen tersebut dengan kepala tegak bersama dengan rekan saya di layanan sipil dan luar negeri,” ujarnya.
Bashbush telah bertugas sejak 20 tahun lalu dan baru saja mulai bekerja di kantor yang ironisnya sudah di hapus sejak Oktober 2024.
Mendapat Kecaman dari Berbagai Pihak
Langkah ini langsung menuai kecaman dari sejumlah mantan pejabat dan anggota Kongres dari Partai Demokrat. Kritik tajam di layangkan atas waktu dan dampaknya di tengah memanasnya konflik global seperti di Ukraina dan Timur Tengah. Mereka juga menyoroti reorganisasi yang di nilai terlalu condong ke arah kebijakan politik pemerintahan Trump, dengan mengesampingkan prinsip hak asasi manusia.
Namun, pemerintahan Trump bersikeras bahwa ini adalah bagian dari efisiensi lembaga. Menurut mereka, reorganisasi bertujuan menyelaraskan struktur Kemenlu dengan agenda Presiden.
Selain itu, dalam konferensi pers, Menlu Marco Rubio membela langkahnya, menegaskan bahwa reorganisasi di lakukan berdasarkan fungsi, bukan individu.
“Jika suatu fungsi dinilai tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan ke depan, maka akan dihapus, tanpa melihat siapa yang menjalankannya,” tegas Rubio.
Pegawai yang terkena PHK akan mendapatkan masa transisi. Pegawai dinas luar negeri di berikan cuti administratif selama 120 hari sebelum di berhentikan resmi, sementara pegawai negeri sipil akan menjalani masa tunggu 60 hari.
Namun, efeknya sudah terasa. Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika mencatat, dalam waktu kurang dari enam bulan, AS telah kehilangan sekitar 20 persen tenaga kerja diplomatiknya. Mereka menilai pemecatan ini bukan soal performa, tapi lokasi penugasan.
“Kami mendukung seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri dan warga Amerika yang paham bahwa diplomasi profesional dan netral tidak boleh di korbankan. Diplomasi itu penting,” tulis asosiasi dalam pernyataan resminya.
Para pengamat menyebut, pemangkasan ini bisa menjadi pukulan telak bagi wajah diplomasi AS di dunia internasional. Terutama saat dunia butuh diplomasi, bukan polarisasi.(clue)
Cecep Muhamad Yusup 
Redaksi