Bandung – Ribuan pelaku usaha dan pekerja sektor pariwisata dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berlokasi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin pagi (21/7/2025). Dalam aksi tersebut, suara klakson telolet dari bus-bus pariwisata menggema sebagai bentuk protes.
Pantauan di lokasi menunjukkan, massa demonstran mulai memadati kawasan depan Gedung Sate sejak pagi hari. Akses Jalan Diponegoro sempat ditutup sementara untuk mengakomodasi jalannya aksi. Para peserta datang menggunakan belasan bus pariwisata yang mereka gunakan sebagai simbol perjuangan dan alat demonstrasi.
Selama aksi berlangsung, peserta melakukan orasi dari atas mobil komando sambil membunyikan klakson telolet secara berulang. Bunyi khas ini terdengar nyaring sepanjang demonstrasi. Hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan larangan study tour oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat oleh aparat kepolisian. Para demonstran menuntut agar larangan tersebut segera dicabut, karena dianggap berdampak besar terhadap kelangsungan hidup para pelaku industri pariwisata. Mulai dari transportasi, agen perjalanan, hingga UMKM yang bergantung pada aktivitas wisata pendidikan.
Koordinator aksi, Herdi Sudardja, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas seluruh pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat yang menuntut satu hal.
“Tuntutan kita itu hanya satu. Ya, cabut larangan gubernur kegiatan studi tur sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” ujar Herdi, Senin (21/7/2025).
Massa Menyayangkan Sikap Gubernur yang Tak Respon
Menurut Herdi, massa yang hadir berasal dari berbagai sektor dalam industri pariwisata, termasuk sopir bus, agen perjalanan, pengusaha transportasi wisata, hingga pelaku UMKM. Ia menegaskan bahwa mereka telah mencoba berbagai jalur komunikasi. Namun tidak direspons.
“Kita sudah melakukan beberapa upaya, termasuk audensi, termasuk para pengusaha dari sektor transformasi pariwisata Jabar, sudah melayangkan surat yang saya dapat info ke Gubernur pada bulan Mei 2025. Saat itu tidak direspon oleh yang bersangkutan oleh Gubernur,” katanya.
Herdi juga menyayangkan sikap Gubernur yang dianggap tidak adil dalam merespons aspirasi masyarakat.
Ia menduga Gubernur Jawa Barat pilih kasih dalam bertemu dengan masyarakat. Sebab dengan pelaku usaha pariwisata dan pekerja pariwisata enggan bertemu.(clue)