Subang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Subang menyampaikan sejumlah catatan konstruktif dalam Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi PKB menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam program-program pemerintah serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah pertumbuhan sektor industri Subang.
Salah satu perhatian utama adalah terkait program seragam gratis bagi siswa. Fraksi PKB menilai program ini baik, namun perlu diperluas agar lebih inklusif.
“Program seragam gratis itu kami apresiasi, tapi harus adil. Kalau hanya untuk siswa sekolah negeri, itu diskriminatif. Pajak daerah itu dibayar semua warga, termasuk orang tua siswa di sekolah swasta yang banyak dinaungi yayasan pesantren,” tegas A. Fauzi Ridwan, anggota DPRD Subang dari Fraksi PKB, dalam keterangan tertulis, Kamis (01/07/25).
Selain sektor pendidikan, Fraksi PKB juga menaruh perhatian pada penguatan SDM untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja industri.
Mereka menilai Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Subang memiliki peran strategis yang perlu dioptimalkan, terutama dalam memastikan lulusannya terserap oleh dunia kerja.
“Kalau BLK milik pemda saja tidak bisa menyalurkan lulusannya, bagaimana dengan lembaga pelatihan swasta? Apalagi anggaran BLK dalam APBD perubahan ini mencapai sekitar Rp2 miliar,” tambah politisi asal Pantura Subang ini.
Dalam bidang kelembagaan daerah, Fraksi PKB juga mendorong adanya proses open bidding yang transparan dalam pengisian jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Subang Sejahtera, demi menghadirkan jajaran direksi yang profesional dan berintegritas.
Tak ketinggalan, Fraksi PKB kembali mengingatkan janji politik Bupati untuk membangun rumah sakit di wilayah Pantura Subang agar segera direalisasikan.
Menurut mereka, pembangunan fasilitas kesehatan ini merupakan kebutuhan riil masyarakat yang tak bisa lagi ditunda.
Fraksi PKB mendorong agar seluruh program prioritas pemerintah daerah dapat dipercepat pelaksanaannya, dengan penyerapan anggaran yang optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
“Sudah saatnya pembangunan rumah sakit di Pantura direalisasikan. Ini bukan hanya soal janji politik, tapi kebutuhan mendesak masyarakat,” pungkasnya.
Redaksi