JAKARTA – Isu mengenai keamanan alat makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tengah melakukan pengecekan mendalam terhadap dugaan bahwa food tray atau ompreng yang beredar di pasaran, dan dikaitkan dengan program MBG, mengandung minyak babi dalam proses produksinya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan lembaganya telah memulai proses check and recheck menyusul laporan investigasi dari Indonesia Business Post yang menyebut adanya produksi massal ompreng di wilayah Chaoshan, Guangdong, China.
“Kami sedang memastikan kebenarannya. Yang jelas, hingga hari ini BGN belum pernah melakukan pengadaan ompreng tersebut untuk program MBG,” kata Dadan, Rabu (27/8).
Laporan tersebut menyebut indikasi adanya pabrik yang memalsukan label “Made in Indonesia” dan logo SNI. Serta penggunaan bahan non-food-grade stainless steel tipe 201 yang rentan terkikis oleh makanan asam. Lebih jauh, di sebut pula kemungkinan penggunaan minyak babi sebagai pelumas produksi, yang memicu kekhawatiran akan kehalalan produk.
Respon Kemenkominfo
Merespons isu tersebut, Kepala Pusat Komunikasi dan Opini Publik (PCO) Kemenkominfo, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turun tangan jika produk tersebut telah masuk ke Indonesia.
“BPOM akan mengambil sampel untuk diuji di laboratorium independen agar masyarakat mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Di sisi lain, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengantisipasi kebutuhan standar keamanan alat makan. Dengan menerbitkan SNI 9369:2025 melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025.
“Standar ini memastikan wadah bersekat dari baja tahan karat untuk makanan aman, tidak mudah rusak, dan bebas zat berbahaya,” jelas Deputi Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima hingga Juni 2025. Termasuk anak usia sekolah dan ibu hamil. Presiden Prabowo Subianto menargetkan program ini akan diperluas hingga 82,9 juta penerima pada 2026. Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 335 triliun dalam RAPBN 2026.
Meski dugaan ini masih dalam tahap penyelidikan, publik diimbau untuk menunggu hasil resmi dari BGN dan BPOM. Kepastian keamanan dan kehalalan produk menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat program MBG bersentuhan langsung dengan jutaan penerima di seluruh Indonesia. (clue)
Baca juga : Prabowo Tegaskan Komitmen Bersih-Bersih Kabinet: “Yang Tidak Mau Kerja, Saya Singkirkan”
Cecep Muhamad Yusup