JAKARTA – Rencana ribuan buruh untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Kamis (28/8) mendadak dibatalkan. Massa yang berasal dari berbagai serikat pekerja dan organisasi buruh akhirnya memusatkan gerakannya di depan Gedung DPR RI.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut perubahan lokasi ini dilakukan karena pertimbangan teknis.
“Di DPR saja, karena keterbatasan waktu,” kata Iqbal di Jakarta. Ia menegaskan bahwa pemindahan lokasi tidak mengurangi substansi perjuangan buruh.
“Aksi kami tetap damai dan fokus pada substansi tuntutan, bukan lokasi,” tambahnya.
Dalam aksinya di DPR, sekitar 10.000 buruh hadir dari berbagai wilayah untuk menyuarakan aspirasi. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang mencerminkan keresahan pekerja terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan perekonomian.
Buruh mendesak agar upah minimum tahun 2026 dinaikkan antara 8,5 hingga 10,5 persen dan meminta pemerintah menghapus praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja serta menghentikan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Isu perpajakan juga menjadi sorotan. Para buruh menginginkan reformasi sistem pajak yang lebih adil, di antaranya dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan serta menghapus pajak untuk pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Mereka juga menolak diskriminasi pajak yang masih membebani pekerja perempuan menikah.
Selain itu, para buruh mendorong DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja dan menolak model Omnibus Law yang selama ini menuai kontroversi.
Mereka juga menuntut pemerintah menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mendesak agar desain RUU Pemilu 2029 direvisi agar lebih demokratis dan inklusif.
Keputusan memindahkan lokasi aksi ini dinilai tepat oleh sejumlah pengamat. Menurut Diah Lestari, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, fokus aksi di DPR relevan dengan substansi tuntutan yang sebagian besar berkaitan dengan legislasi.
“Ini langkah strategis meski dilakukan mendadak. DPR adalah tempat yang tepat untuk menyuarakan aspirasi terkait kebijakan dan undang-undang,” ujarnya.
Pihak kepolisian pun menyambut baik perubahan tersebut karena dapat mempermudah pengamanan.
“Kami mendukung aksi damai dan sudah menyiapkan pengamanan di DPR. Semua berjalan kondusif,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
Pembatalan aksi di Istana menunjukkan fleksibilitas gerakan buruh dalam menyampaikan aspirasi. Meski lokasi berubah, semangat dan pesan yang dibawa tetap sama: memperjuangkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan melindungi hak-hak pekerja.
Dengan jumlah massa yang besar dan tuntutan yang terstruktur, aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan positif kepada pemerintah dan DPR untuk merespons aspirasi buruh secara lebih serius. (clue)
Sinta Agustiana