JAKARTA – Istana Negara menjadi pusat perhatian pada Senin, 8 September 2025. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru, menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang selama hampir satu dekade terakhir menjadi ikon stabilitas fiskal Indonesia.
Keputusan ini menimbulkan kejutan di pasar keuangan. Bursa saham Jakarta (IHSG) sempat melemah 1,3 persen usai kabar pencopotan Sri Mulyani mencuat, sementara rupiah hanya sedikit menguat 0,7 persen sebelum kembali stabil di level Rp15.000 per dolar AS. Investor menilai pergantian Menkeu akan sangat menentukan arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan.
Profil dan Jejak Karier Purbaya
Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, 7 Juli 1964. Ia menempuh pendidikan sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), lalu melanjutkan studi master dan doktoral di bidang ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat.
Kariernya cukup panjang di sektor keuangan dan pemerintahan. Purbaya pernah menjadi Chief Economist dan Presiden Direktur Danareksa Sekuritas pada 2006–2008, lalu bergabung dalam lingkaran pemerintah sebagai staf khusus dan deputi di berbagai kementerian, termasuk Kemenko Maritim dan Investasi serta Kantor Staf Presiden.
Sejak 2020 hingga dilantik sebagai Menkeu, ia menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga yang bertugas menjaga stabilitas sistem perbankan.
Di bawah kepemimpinannya, cakupan penjaminan LPS mencapai 99,9 persen rekening simpanan nasional pada akhir 2022. Rekam jejak ini di nilai memberi bekal kuat untuk mengelola fiskal negara di tengah tekanan belanja besar pemerintahan Prabowo.
Konteks Reshuffle dan Alasan Politik
Sri Mulyani dikenal sebagai technocrat yang dihormati dunia internasional. Ia memimpin reformasi perpajakan, menjaga disiplin fiskal, dan mengawal Indonesia melewati krisis global.
Namun, Presiden Prabowo memilih jalan berbeda. Melalui reshuffle kabinet, Prabowo menegaskan perlunya “arah baru” dalam mengelola keuangan negara.
“Keputusan ini adalah hak prerogatif Presiden. Beliau menilai perlu energi baru untuk memperkuat fiskal dan mendukung program-program prioritas rakyat,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Program yang di maksud antara lain bantuan makan siang sekolah dengan anggaran sekitar 1,5 persen dari PDB, serta belanja pertahanan yang terus meningkat.
Reaksi Pasar dan Tantangan Fiskal
Sejumlah analis menilai Purbaya menghadapi dilema besar. Jason Tuvey, ekonom dari Capital Economics, memperingatkan bahwa Purbaya bisa lebih condong mengikuti arahan politik Presiden, sehingga disiplin fiskal berisiko tergerus.
Sementara itu, Trinh Nguyen, ekonom senior Natixis, menyoroti tantangan membiayai program sosial tanpa memperlebar defisit.
“Defisit bisa melebar di atas batas 3 persen PDB jika belanja sosial dan pertahanan tidak diimbangi peningkatan penerimaan negara,” ujarnya.
Purbaya sendiri menegaskan akan fokus mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi pemerintah dan swasta. Ia bahkan menyebut target pertumbuhan 8 persen bukanlah hal mustahil.
“Tugas ini memang berat. Namun dengan kerja bersama, kita bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal,” kata Purbaya dalam pernyataan perdananya.
Babak Baru Ekonomi Indonesia
Pergantian Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya menandai pergeseran penting dalam kebijakan ekonomi nasional. Jika selama ini APBN dijaga ketat agar tetap disiplin, kini arah kebijakan kemungkinan lebih ekspansif untuk mendanai program populis sekaligus memperkuat basis industri dan pertahanan.
Pasar menunggu, publik menakar, sementara Purbaya berada di tengah pusaran ekspektasi besar. Dengan mandat penuh dari Presiden, ia diharapkan mampu mengawal transisi ini: menyeimbangkan ambisi politik dengan realitas fiskal, serta menjaga kepercayaan investor yang sempat goyah. (clue)
Cecep Muhamad Yusup