JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 “8+4+5” di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Paket ini digadang menjadi strategi utama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Paket Ekonomi 2025 ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memastikan kesejahteraan masyarakat terjaga,” ujar Presiden Prabowo saat konferensi pers usai rapat terbatas kabinet, dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden.
Menurut penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, paket stimulus ini terdiri dari:
- 8 Program Akselerasi yang dijalankan tahun 2025.
- 4 Program Lanjutan yang berkesinambungan hingga 2026.
- 5 Program Penyerapan Tenaga Kerja untuk memperluas lapangan kerja baru.
Selain itu, total anggaran stimulus mencapai Rp16,23 triliun. Sebagian besar berasal dari realokasi anggaran APBN 2025 dan akan dilanjutkan ke APBN 2026.
Rincian 8 Program Akselerasi 2025
Delapan program percepatan yang segera dijalankan mencakup:
• Program magang fresh graduate dengan uang saku enam bulan.
• PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata (hotel, restoran, kafe).
• Bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk keluarga penerima manfaat.
• Diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja informal seperti driver ojol, kurir, supir, hingga nelayan.
• Relaksasi manfaat layanan tambahan perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
• Program padat karya tunai (cash for work) di sektor infrastruktur dasar dan transportasi.
• Percepatan deregulasi lewat integrasi OSS dan RDTR digital.
• Program perkotaan di DKI Jakarta untuk UMKM, gig economy, serta perbaikan pemukiman.
Sementara itu, pemerintah juga memastikan keberlanjutan stimulus dengan empat program lanjutan, antara lain:
• Perpanjangan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM.
• Perpanjangan PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya.
• Diskon iuran JKK & JKM untuk seluruh pekerja bukan penerima upah termasuk petani, pedagang, nelayan, hingga pekerja rumah tangga.
Kemudian, Presiden Prabowo menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja adalah prioritas. Lima program besar disiapkan:
- Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Replanting perkebunan rakyat.
- Program Kampung Nelayan Merah Putih.
- Revitalisasi tambak Pantura.
- Modernisasi kapal nelayan tradisional.
“Program padat karya ini dirancang untuk menyerap ratusan ribu tenaga kerja baru, terutama di pedesaan dan kawasan pesisir,” terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Targetkan Pertumbuhan Ekonomi DIatas 5%
Kemudian. pemerintah berharap paket ini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2025 dan memperkuat stabilitas sosial.
Meski dinilai positif, sejumlah pengamat menyoroti tantangan pelaksanaan. Ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menekankan bahwa anggaran Rp16,23 triliun harus disalurkan tepat sasaran.
“Pemerintah harus memastikan bantuan pangan, insentif pajak, dan program magang benar-benar menyentuh kelompok yang berhak. Jika tidak, dampaknya terhadap ekonomi bisa berkurang,” jelasnya.
Dengan diluncurkannya Paket Ekonomi 2025 “8+4+5”, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli rakyat, memperluas lapangan kerja, dan menjaga momentum pertumbuhan. Sehingga, program ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. (clue)