JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait kinerja DPR yang dinilai belum sepenuhnya maksimal. Ini adalah kali kedua Puan secara terbuka meminta maaf atas capaian parlemen di bawah kepemimpinannya.
Permintaan maaf itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPR RI dengan agenda Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
“Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan Pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna,” ujar Puan dalam pidatonya, melansir NU Online, Kamis (2/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Puan menegaskan pentingnya kritik publik terhadap DPR. Menurutnya, lembaga legislatif tidak boleh alergi terhadap masukan, bahkan jika kritik itu datang dengan nada keras.
“Kita harus berani menghadapi kritik, baik halus maupun kasar. Tugas kita adalah menjawab amanah rakyat dengan kerja nyata,” tegas Puan sebagaimana dilansir dari Sumsel Post.
Puan Sebut DPR Bukan Hal IStimewa
Ia juga mengingatkan bahwa menjadi wakil rakyat bukanlah sebuah hak istimewa, melainkan amanah yang menuntut dedikasi tinggi.
“Sebagai wakil rakyat, kita harus lebih sibuk membicarakan rakyat. Bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita,” ungkapnya dalam rapat paripurna, mengutip Tirto.id.
Selama Tahun Sidang 2024-2025, DPR telah menghasilkan 43 RUU (Rancangan Undang-Undang) dan membahas berbagai isu strategis. Termasuk pengawasan program prioritas pemerintah. Namun, catatan publik menunjukkan masih ada sejumlah PR besar, di antaranya:
• Rendahnya kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna (data Sekretariat Jenderal DPR menunjukkan rata-rata kehadiran hanya sekitar 65%).
• Proses legislasi lambat: dari total 51 RUU Prolegnas Prioritas 2025, baru 18 yang disahkan.
• Sorotan publik terkait anggaran: kritik muncul atas alokasi anggaran DPR yang mencapai Rp 6,6 triliun pada 2025. Namun dinilai belum sebanding dengan output legislasi.
Dengan sorotan tajam terhadap kehadiran anggota, kualitas legislasi. Serta pengelolaan anggaran, DPR dituntut untuk menunjukkan perubahan nyata di tahun sidang berikutnya. (clue)