JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan sikap tegas, tidak memberikan visa bagi atlet asal Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Keputusan ini menunjukkan komitmen konsisten Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan, sesuai konstitusi dan arah politik luar negeri.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan memberikan visa bagi atlet Israel. Ajang olahraga internasional tersebut akan berlangsung di Indonesia.
“Sikap pemerintah sudah jelas sejak awal: Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan karena itu, kami tidak akan menerbitkan visa untuk atletnya,” ujar Yusril dalam keterangan pers di Jakarta, Jum’at 10 Oktober 2025.
“Ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menegaskan bahwa hubungan diplomatik hanya akan dibuka bila Israel mengakui kemerdekaan Palestina.”
Yusril menegaskan keputusan ini bukan tindakan diskriminatif. Ini merupakan bentuk konsistensi politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang berpihak pada Palestina.
Keputusan pemerintah ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari organisasi keagamaan, DPR RI, hingga masyarakat sipil.
“Indonesia harus konsisten pada amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. Memberikan visa kepada atlet Israel bisa menimbulkan preseden buruk bagi politik luar negeri kita,” ujarnya kepada Antara, Jumat 10 Oktober 2025.
Dukungan serupa datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Melalui Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, organisasi Islam terbesar di Indonesia itu menyatakan bahwa penolakan visa bagi atlet Israel mencerminkan konsistensi moral bangsa Indonesia.
“Sikap ini bukan bentuk kebencian, melainkan ketegasan dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan dan keadilan global,” tutur Yahya dalam konferensi pers di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI mendukung penuh keputusan pemerintah pusat. Menurutnya, sejak awal penyelenggaraan World Artistic Gymnastics Championships 2025, pihaknya sudah meminta agar tidak ada delegasi dari Israel yang masuk ke Jakarta.
“Kita menjaga komitmen bersama. Event olahraga ini tidak boleh dijadikan celah untuk mengabaikan prinsip diplomasi kita,” kata Pramono mengutip dari Kumparan News.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa keputusan ini berada sepenuhnya di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi, bukan Kemlu. Namun, juru bicara Kemlu, Faiz Masduki, menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia.
“Posisi Indonesia jelas: kami mendukung Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan ini tidak berubah,” kata Faiz mengutip dari TVOne News.
Indonesia sejak lama terkenal sebagai salah satu negara yang paling vokal mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam sejarahnya, Indonesia tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk menolak pertandingan olahraga yang melibatkan negara tersebut.
Bahkan pada Piala Dunia 1958, Indonesia menolak bermain melawan Israel di babak kualifikasi sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina.
Konsistensi itu kini kembali terlihat melalui keputusan menolak visa atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam. Menurut pemerintah, ini bukan sekadar langkah politik, tetapi simbol solidaritas kemanusiaan dan penegasan prinsip konstitusi:
“Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Yusril menambahkan, Indonesia tidak menutup pintu kerja sama olahraga global, tetapi akan tetap memprioritaskan nilai kemanusiaan dan kedaulatan moral.
“Indonesia terbuka terhadap olahraga dunia, tetapi kami punya batas yang tidak bisa dinegosiasikan: kemerdekaan dan keadilan untuk Palestina,” tegas Yusril.
Sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak pemberian visa bagi atlet Israel menegaskan posisi konsisten Indonesia di panggung internasional: tetap berpihak pada kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. (clue)