JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mewujudkan janji Presiden agar tidak ada anak Indonesia kelaparan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi langkah utama dalam meningkatkan gizi anak di seluruh daerah.
Hingga Oktober 2025, program ini sudah menjangkau lebih dari 30 juta penerima manfaat. Data Kemenko PMK menunjukkan makanan bergizi tersaji di sekolah, madrasah, posyandu, dan puskesmas.
Menko PMK Praktikno mengatakan MBG bukan sekadar janji politik, tetapi aksi nyata bagi anak bangsa.
“Kami ingin anak Indonesia berangkat sekolah dengan perut terisi makanan bergizi,” ujarnya dikutip dari situs pemerintah.
Untuk menjaga kualitas, pemerintah membentuk 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah.
Setiap satuan wajib memiliki standar operasional dan sertifikat laik higiene dari Kemenkes. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pengawasan terselenggarakan secara ketat di semua daerah. Ia menyebut program ini melibatkan kepolisian, BIN, dan pakar pangan.
“Pengawasan diperkuat agar tak ada lagi kasus yang mencederai tujuan MBG,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Jakarta.
Presiden menyampaikan tingkat penyimpangan MBG hanya 0,0017 persen dari total distribusi nasional. Ia menilai mayoritas pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Program MBG juga memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha daerah. Permintaan bahan pangan meningkat dan melibatkan petani serta UMKM lokal.
Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko PMK Dida Gardira mengatakan MBG menggerakkan ekonomi desa. Petani dan pelaku UMKM kini ikut menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional.
Program MBG Hadapi Tantangan
Namun, program ini tidak lepas dari kendala di lapangan. Dalam beberapa bulan terakhir muncul kasus keracunan di Sleman dan Lebong. Ratusan siswa mengalami gejala mual dan pusing setelah makan menu MBG di sekolah. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya bakteri berbahaya seperti E. coli.
Pakar keamanan pangan UGM, Prof Ali Khomsan, menyebut masalah muncul karena kurangnya pengawasan dapur penyedia. Ia menilai standar kebersihan dan penyimpanan makanan belum maksimal.
Sebagian dapur belum memenuhi syarat higienitas yang baik. Proses pendinginan dan pengemasan makanan perlu perhatian lebih ketat. Kelompok masyarakat juga mengingatkan agar MBG terlaksana lebih transparan.
Koalisi Warga Tolak MBG meminta pengawasan publik diperkuat dan laporan keuangan dibuka. Sejumlah mahasiswa dari BEM UGM menilai anggaran MBG jangan sampai mengorbankan dana pendidikan.
Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan pengelolaan dana. Menanggapi hal itu, pemerintah melakukan audit dapur penyedia MBG di seluruh provinsi. Dapur yang bermasalah akan tutup sementara hingga memenuhi standar keamanan.
Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi memastikan setiap laporan keracunan tertangani dengan cepat. Ia menyebut dapur yang lalai akan berganti dengan penyedia baru.
Pemerintah juga melatih penjamah makanan agar memahami standar kebersihan. Pelatihan berjalan bersama puskesmas dan universitas di tiap daerah. Praktikno mengatakan program ini merupakan investasi untuk masa depan Indonesia. Ia yakin anak bergizi baik akan tumbuh sehat dan produktif.
Pemerintah berharap janji Presiden untuk menghapus kelaparan anak bisa segera terwujud. Melalui perbaikan berkelanjutan, MBG menjadi harapan program gizi nasional yang aman dan berkelanjutan. (clue)
Cecep Muhamad Yusup