JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa transportasi publik pada umumnya tidak pernah benar-benar menghasilkan keuntungan finansial secara murni.
Pernyataan itu muncul di tengah polemik utang dan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Luhut mengungkapkan bahwa transportasi publik selalu memerlukan subsidi pemerintah agar tetap beroperasi dengan baik.
Namun, subsidi menurutnya harus menggunakan pengukuran yang cermat dan transparan agar tidak membebani fiskal negara.
Soal Whoosh, Luhut menyebut bahwa pemerintah sedang mempersiapkan tim restrukturisasi utang proyek tersebut.
Pemerintah akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum pembentukan tim penyelesaian utang KCIC. Pemerintah juga memastikan pelunasan utang tidak akan menggunakan dana APBN.
“Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” kata Luhut di Jakarta, mengutip dari detikfinance Kamis 16 Oktober 2025.
Pernyataan Luhut muncul setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah enggan menggunakan dana APBN untuk menutup utang Whoosh.
Luhut juga mengungkap bahwa ia telah berkoordinasi dengan pihak Danantara Indonesia, khususnya CEO Rosan Roeslani, untuk menyelesaikan kewajiban utang dalam proyek Whoosh.
Skema pembayaran yang dipertimbangkan mencakup beberapa langkah. Termasuk penggunaan dividen BUMN dan restrukturisasi utang.
Masyarakat dan pengamat kini menantikan Keppres sebagai dasar formal. Hal ini agar tim restrukturisasi bisa segera bekerja. Proyek Whoosh tidak terus menjadi beban fiskal yang tak terkendali. (clue)
Cecep Muhamad Yusup