JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau bagi warga negara asing (WNA) untuk menduduki posisi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah ini bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing global dan memperkuat tata kelola perusahaan pelat merah setara dengan standar internasional.
Prabowo menyampaikan kebijakan tersebut dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis Jakarta pada Rabu 15 Oktober 2025.
Menurutnya, Indonesia harus berani membuka diri terhadap talenta terbaik dunia demi mempercepat modernisasi BUMN.
“Kita tidak boleh menutup diri dari talenta global. Dunia berubah cepat, dan kita butuh orang-orang terbaik, termasuk dari luar negeri, untuk membawa standar baru dalam manajemen BUMN,” ujar Presiden Prabowo Subianto, mengutip dari Kontan.co.id.
Prabowo menilai, pembukaan peluang bagi WNA bukan berarti menyingkirkan warga negara Indonesia (WNI).
Pemerintah tetap memprioritaskan putra-putri terbaik bangsa, termasuk diaspora Indonesia.
Namun, pemerintah membuka opsi jika posisi tertentu membutuhkan keahlian atau pengalaman internasional yang belum tersedia di dalam negeri.
“Kita tetap akan memprioritaskan warga negara Indonesia. Pemerintah membuka opsi jika posisi tertentu membutuhkan keahlian atau pengalaman internasional yang belum tersedia di dalam negeri. Kita harus realistis dan terbuka,” tambahnya.
“KPK memastikan setiap pejabat di BUMN, termasuk bila ada warga asing, wajib melaporkan LHKPN. Jika ada pelanggaran atau unsur korupsi, penindakan tetap bisa dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Budi, mengutip dari IDN Times.
Kementerian BUMN menyambut baik kebijakan tersebut. Dalam pernyataannya, pihak kementerian menilai langkah ini bisa menjadi jalan bagi BUMN untuk mempercepat transfer ilmu.
Langkah ini meningkatkan efisiensi manajemen, memperluas jaringan kerja sama internasional.
Kebijakan ini termasuk dalam agenda reformasi BUMN 2025–2030. Agenda itu menargetkan peningkatan aset dan efisiensi 30 persen, transformasi digital, kemitraan global, dan profesionalisasi kepemimpinan.
Dengan regulasi baru ini, pemerintah berharap BUMN Indonesia bisa bersaing di level global tanpa kehilangan jati diri nasionalnya. (clue)
Cecep Muhamad Yusup