CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk menjaga pemenuhan alokasi wajib pada sektor pendidikan dan kesehatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kedua sektor tersebut menjadi prioritas utama agar pelayanan dasar bagi masyarakat tetap terjamin dan berjalan optimal seiring dinamika kebutuhan daerah.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon menyetujui Rancangan APBD 2026.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan anggaran.
“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan perhatian penuh selama penyusunan anggaran. Komitmen kita bersama memastikan alokasi wajib pendidikan dan kesehatan terpenuhi merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Wali Kota.
Proses KUA-PPAS hingga Raperda: Kolaborasi DPRD dan Pemkot Cirebon
Wali Kota menjelaskan rangkaian pembahasan KUA-PPAS hingga persetujuan Rancangan Perda berlangsung melalui diskusi intensif di berbagai tingkat, terutama komisi-komisi terkait. Setiap catatan, koreksi, dan penyelarasan menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran tersusun secara efisien dan tepat sasaran.
“Dedikasi DPRD dalam menelaah setiap pos anggaran adalah jaminan bahwa APBD 2026 lahir melalui proses yang cermat. Alhamdulillah, kita dapat menyelesaikan tahapan ini tepat waktu, sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” tutur Wali Kota.
Rancangan APBD 2026 merupakan dokumen strategis yang mengarahkan pembangunan daerah sesuai RKPD dan visi jangka menengah Kota Cirebon.
Selain menjaga momentum pemulihan ekonomi, anggaran ini menargetkan memperkuat fondasi pertumbuhan berkelanjutan melalui meningkatkan konektivitas serta mendukung sektor-sektor prioritas secara strategis.
Pemerintah Kota juga menaruh perhatian pada penguatan sektor perdagangan dan jasa serta memperluas peluang bagi UMKM.
Melalui pendampingan digitalisasi, perluasan pasar, dan akses pembiayaan, Pemkot mendorong UMKM agar dapat naik kelas dan menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi lokal.
Selain itu, potensi sejarah, seni, dan kuliner khas Cirebon akan terus memaksimalkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Upaya ini melengkapi langkah reformasi birokrasi yang terus berjalan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih lincah, profesional, dan berorientasi kinerja.
Wali Kota menegaskan bahwa seluruh kepala perangkat daerah harus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai perencanaan, transparan, dan tanpa penyimpangan.
“Ini saatnya kita bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih akuntabel. Tidak boleh ada keraguan dalam memastikan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tuturnya. (clue)