BANDUNG — Pemerintah Kota Cirebon menegaskan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi peningkatan kesehatan masyarakat.
Program MBG menjadi prioritas daerah untuk menjamin pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Komitmen tersebut terlihat dari kehadiran Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati pada Rapat Koordinasi MBG Jawa Barat.
Rapat berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025), dan mempertemukan pemangku kepentingan lintas pemerintahan.
Forum tersebut menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait tata kelola Program MBG.
Rapat koordinasi menghadirkan Menko Pangan RI Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Seluruh kepala daerah serta sekretaris daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat turut mengikuti kegiatan tersebut.
Forum ini juga menyosialisasikan tata kelola MBG bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Peserta rapat menerima pemaparan standar pemenuhan gizi sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025.
Standar tersebut mencakup keamanan pangan serta kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Rapat juga menekankan pelibatan UMKM lokal sebagai pemasok dan mitra SPPG.
Skema kemitraan tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap menjaga standar gizi nasional.
MBG Dorong Gizi Masyarakat dan Perputaran Ekonomi Daerah
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Program MBG meningkatkan kesehatan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
Komoditas lokal seperti sayuran, ikan, dan ayam menjadi bagian utama rantai pasok MBG dengan pendampingan pemerintah.
“Forum ini menegaskan bahwa Program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Badan Gizi Nasional berperan sebagai pelaksana utama, sementara pemerintah daerah menjadi penggerak implementasi di lapangan,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menekankan konsistensi penerapan standar SPPG demi keamanan dan kualitas gizi penerima manfaat.
“Keberlanjutan layanan SPPG, termasuk kesiapan fasilitas dan kapasitas produksi, harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai MBG harus meningkatkan daya saing daerah dan keadilan sosial.
“Ada tiga titik tekan penting dalam pelaksanaan Program MBG yang kami sampaikan dalam kegiatan ini,” ungkap Dedi Mulyadi.
Ia memproyeksikan perputaran dana MBG di Jawa Barat mencapai Rp54 triliun.
Dukungan perbankan melalui pembiayaan berbunga ringan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program.
Program MBG juga diarahkan menjadi siklus ekonomi yang melibatkan petani dan peternak lokal.
“MBG harus menjadi pasar langsung bagi petani dan peternak. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, harga menjadi lebih kompetitif dan menguntungkan semua pihak,” tegasnya.
Dedi Mulyadi mendorong sekolah terlibat melalui edukasi beternak dan bercocok tanam berbasis praktik.
“Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati memaparkan kesiapan daerah mendukung pelaksanaan MBG.
Kota Cirebon merencanakan 40 SPPG, dengan 30 telah terbangun dan 10 masih tahap pembangunan.
Sebanyak 17 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sementara 13 masih berproses.
Program MBG di Kota Cirebon telah melayani 65.121 anak sekolah dari PAUD hingga SMA sederajat.
Selain itu, 2.369 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga telah menerima manfaat.
Total penerima manfaat MBG di Kota Cirebon mencapai 67.490 orang.
“Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh pelaksanaan Program MBG karena kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan prioritas utama. Pemanfaatan UMKM lokal sebagai mitra juga menjadi langkah positif untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan hal ini akan terus kami evaluasi serta kembangkan ke depannya,” pungkasnya. (clue)