JAKARTA – Persoalan sampah dan potensi kemarau panjang menjadi perhatian pemerintah daerah di Jawa Barat. Kedua isu tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar TNI Angkatan Darat bersama pemerintah daerah se-Jawa Barat di Aula A.H. Nasution, Markas Besar TNI AD, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Forum tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani, serta para kepala daerah dan jajaran Komandan Distrik Militer di wilayah Kodam III/Siliwangi. Wali Kota Cirebon Effendi Edo turut hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah dan TNI AD membahas berbagai upaya untuk memperkuat pengelolaan sampah sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah.
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan persoalan sampah tidak lagi hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Karena itu, menurutnya, penyelesaiannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
Salah satu program yang menjadi pembahasan adalah pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar (waste-to-fuel). Teknologi tersebut saat ini dikembangkan di sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia sebagai upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif.
Selain masalah persampahan, rapat juga menyoroti potensi kekeringan yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Berdasarkan paparan BMKG, sejumlah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kemarau yang berlangsung lebih panjang dibanding biasanya.
TNI AD menyatakan siap mendukung langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk distribusi air bersih apabila diperlukan. Dukungan tersebut akan melibatkan aparat kewilayahan hingga tingkat desa untuk mempercepat respons di daerah terdampak.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan berbagai persoalan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar solusi yang dijalankan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan hasil rapat akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pemerintah daerah. Menurutnya, sejumlah program yang dipaparkan dalam forum tersebut dapat menjadi alternatif dalam memperkuat pengelolaan sampah dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Pemerintah Kota Cirebon berencana memetakan kebutuhan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, termasuk langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan daerah apabila kondisi kemarau panjang terjadi dalam beberapa bulan mendatang. (clue)