JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan usulan agar para pejabat mulai menggunakan transportasi umum. Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi hal ini dengan tegas, mengatakan ia tidak perlu di ajari tentang cara menggunakan angkutan umum, mengingat pengalamannya sebagai sopir angkot di masa lalu.
“Yang menyampaikan ide itu siapa? Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau Menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal, jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” ujar Bahlil, Minggu (2/2/2025).
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan, “Jadi nanti gue jelasin bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan di ajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya.”
Menteri Bahlil juga menegaskan bahwa dia tidak keberatan jika naik angkutan umum. Namun, dia merasa tidak perlu di umumkan ke publik. Jika memang ada kebutuhan untuk pelatihan terkait penggunaan angkutan umum, Bahlil bahkan bersedia menjadi pembicara.
“Nggak ada masalah. Tapi nggak perlu untuk diumumin begitu lah. Nanti kalau memang butuh upgrading, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti ajak saya saja yang jadi pembicara,” ujarnya.
MTI Dorong Pejabat Naik Angkutan Umum
Sebelumnya, MTI menyarankan agar pejabat negara memanfaatkan transportasi umum, mengingat pengawalan khusus yang diberikan pada pejabat dapat memicu kecemburuan di masyarakat.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, menjelaskan bahwa angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan setara dengan kota-kota besar dunia, mencakup 89,5 persen wilayah Jakarta.
“Seharusnya, pengawalan dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat negara lainnya tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali rapat, angkutan umum sudah menyediakan layanan yang memadai,” ujar Djoko.
Dia pun mengusulkan agar pejabat negara membiasakan diri menggunakan angkutan umum, dengan minimal sekali seminggu. Hal ini akan membantu mereka lebih memahami kondisi kehidupan masyarakat dengan bercampur langsung dengan publik.
“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” tutup Djoko.(Clue)
Baca juga :
baca juga : https://cluetoday.com/stop-patwal-untuk-pejabat-mti-saatnya-mereka-naik-transportasi-umum/
Follow Instagram kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==