Jakarta – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah mencopot seluruh pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah menerima laporan mengenai dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap warga negara (WN) China yang masuk ke Indonesia.
Keputusan ini menyusul laporan Kedutaan Besar China yang mengungkap adanya puluhan kasus pemerasan sejak Februari 2024 hingga Januari 2025. Menurut CNN Indonesia, aksi pemerasan ini pertama kali tersampaikan Kedutaan Besar China kepada pemerintah Indonesia. Termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), melalui surat resmi pada 21 Januari 2025.
Isi surat tersebut, Kedubes China mencatat setidaknya 44 kasus pemerasan dengan total uang yang telah kembali kepada lebih dari 60 WN China mencapai Rp32.750.000.
“Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025,” isi surat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Kedubes China juga menilai kasus yang tercatat ini hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan insiden yang terjadi.
“Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga China yang di peras. Namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang,” lanjut isi surat tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, Kedubes China meminta pemerintah Indonesia memasang tanda bertuliskan “Dilarang memberi tip” dan “Silakan lapor jika terjadi pemerasan” di tempat pemeriksaan Imigrasi dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris.
Langkah Tegas Pemerintah
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Imipas Agus Andrianto memastikan bahwa seluruh pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta telah dicopot dari jabatannya.
“Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti,” ujar Agus, Sabtu (1/2/2025), dikutip dari Tempo.
Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan pungli. Ia memastikan bahwa para petugas dan pejabat yang di copot sedang menjalani pemeriksaan internal dan akan terkena hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
“Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban,” tegasnya.
Mengutip dari CNN Indonesia, menurut data, terdapat 31 pejabat Imigrasi yang di copot dari jabatannya. Termasuk satu orang yang baru kembali dari ibadah umroh. Agus menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa uang yang masuk ke petugas berasal dari tip yang dari WN China.
Oleh sebab itu, ia telah memerintahkan pemasangan tanda larangan memberikan tip dalam tiga bahasa.
“Sejauh ini hasil pemeriksaan lebih mengarah kepada pemberian tips. Oleh karena itu kami sudah buat tulisan tidak menerima tips dalam 3 bahasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa pejabat yang terbukti menerima tip telah menerima sanksi disiplin dan demosi.
“Sanksi Disiplin dan Demosi,” tambahnya.
Dukungan dari DPR dan Akademisi Soal Pemecatan Pejabat Imigrasi
Keputusan Menteri Imipas untuk mencopot pejabat Imigrasi mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Anggota Komisi XIII DPR RI, Al Muzzammil Yusuf, menyambut baik langkah tegas tersebut sebagai upaya memperbaiki citra Bandara Soekarno-Hatta.
“Penegakan hukum yang jelas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan,” katanya.
Ia juga menekankan, tindakan ini harus menjadi peringatan bagi semua bandara di Indonesia. Khususnya yang melayani rute internasional, agar praktik serupa tidak terulang.
“Kasus ini harus menjadi warning bagi semua bandara agar praktik serupa tidak terjadi lagi. Kepercayaan publik dan internasional terhadap sistem keimigrasian Indonesia harus dijaga dengan baik,” ujarnya.
Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Jenderal Soedirman, Dwiyanto Indiahono, menilai bahwa kebijakan pencopotan pejabat Imigrasi adalah langkah yang tepat. Hal itu sebagai bentuk shock therapy bagi aparatur negara agar tidak terlibat dalam praktik pungli.
“Kebijakan ini penting untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada Kementerian Imipas,” katanya.
Dwiyanto juga menyarankan agar Kementerian Imipas lebih menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) kepada para pegawainya. Setelah itu bisa memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan (whistleblower system) agar dugaan pungli dapat segera ditindaklanjuti.
“Selain itu, kehadiran pemimpin yang berintegritas dan mampu memberi teladan dalam berintegritas merupakan kebutuhan setiap institusi yang ingin membersihkan institusinya dari pungli,” tambahnya.(clue)
Baca juga : https://cluetoday.com/trump-lancarkan-perang-dagang-baru-kanada-meksiko-dan-china-kena-tarif-impor/
Follow instagram kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Cecep Muhamad Yusup