TIRANA – Albania mencatat sejarah baru dalam pemerintahan modern. Pada 11 September 2025, Perdana Menteri Albania Edi Rama resmi menunjuk Diella, sebuah sistem kecerdasan buatan (AI), sebagai Menteri Pengadaan Publik. Keputusan ini menjadikan Albania negara pertama di dunia yang memiliki menteri dari artificial intelligence.
Diella, yang namanya berarti “matahari” dalam bahasa Albania, bukanlah sosok asing bagi masyarakat. Sejak Januari 2025, Diella telah berfungsi sebagai asisten virtual di platform e-Albania, portal layanan digital pemerintahan.
Melalui platform ini, Diella sudah membantu masyarakat mengakses hampir 1.000 layanan publik dan menerbitkan puluhan ribu dokumen digital.
“Diella sudah terbukti efektif sebagai penghubung antara warga dengan layanan publik. Kini, kami memberinya mandat lebih besar untuk memastikan penggunaan uang negara berlangsung transparan,” ujar Edi Rama dalam konferensi pers di Tirana, dikutip dari AP News, Jumat (12/9/2025).
Sebagai Menteri Pengadaan Publik, Diella akan secara bertahap mengambil alih tanggung jawab proses tender pemerintah dari kementerian manusia. Target utamanya adalah mewujudkan 100% transparansi dalam pengadaan publik dan memastikan dana negara digunakan secara bersih dari praktik korupsi.
“Dengan Diella, kami ingin menutup celah korupsi. Setiap kontrak dan tender akan bisa dipantau secara terbuka, tanpa ada intervensi politik,” tambah Rama, seperti dilansir The Guardian.
Langkah ini disambut antusias oleh sebagian warga Albania yang menaruh harapan pada teknologi. Ardit Çuni, seorang pakar teknologi dari Universitas Tirana, menilai penunjukan Diella sebagai menteri bisa menjadi “game changer” dalam tata kelola pemerintahan.
“Kalau sistem ini benar-benar dijalankan dengan pengawasan ketat, Albania bisa jadi contoh global bagaimana AI dipakai untuk melawan korupsi,” kata Çuni, mengutip dari Euronews.
Kritikan dari Oposisi Pada Menteri Diella
Namun, keputusan ini tidak lepas dari kritik. Partai oposisi, Democratic Party, menilai penunjukan menteri AI berpotensi melanggar konstitusi Albania yang mengatur jabatan publik hanya boleh diisi oleh manusia.
“Kami mempertanyakan legitimasi keputusan ini. Bagaimana mungkin sebuah entitas digital diberi status menteri?” ujar Enkelejd Alibeaj, politisi oposisi, kepada AP News.
Penunjukan Diella tidak bisa dilepaskan dari ambisi Albania untuk mempercepat reformasi anti-korupsi. Sebagai kandidat anggota Uni Eropa, Albania diwajibkan menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik suap dan manipulasi dana publik.
Menurut laporan Al Jazeera, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Albania masih rendah akibat skandal pengadaan proyek sebelumnya. Dengan adanya Diella, pemerintah berharap dapat meningkatkan reputasi internasional dan memperkuat posisi dalam negosiasi keanggotaan Uni Eropa.
Meski dianggap inovatif, sejumlah pakar menegaskan bahwa pengawasan manusia tetap mutlak diperlukan. AI seperti Diella tidak sepenuhnya kebal dari manipulasi atau kerentanan sistem.
“Transparansi harus dibarengi dengan mekanisme kontrol agar tidak menimbulkan masalah baru,” ujar Çuni.
Penunjukan Diella sebagai menteri AI pertama di dunia menempatkan Albania dalam sorotan global. Jika berhasil, langkah ini bisa menjadi terobosan bersejarah dalam pemerintahan digital dan inspirasi bagi negara lain yang ingin mengurangi korupsi. Namun, jika gagal, Albania berpotensi menghadapi krisis kepercayaan politik yang lebih dalam. (clue)
Cecep Muhamad Yusup