Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih jalan di tempat. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk proyek ambisius tersebut. Alasannya, anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (5/2/2025).
Pemblokiran ini berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menyoroti efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Akibatnya, dari pagu awal Rp110,95 triliun, anggaran Kementerian PU terkikis drastis menjadi hanya Rp29,57 triliun.
Minta Tambahan Rp1.000 Triliun
Meski demikian, Dody berencana melaporkan kebutuhan anggaran kembali ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Harapannya? Ada tambahan alokasi dana agar proyek infrastruktur tak tersendat.
“(Minta tambahan anggaran) kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa,” ujarnya, setengah bercanda.
Sementara itu, kunjungan ke IKN sendiri belum masuk agenda. Dody menegaskan, saat ini fokus utama adalah menyesuaikan anggaran yang ada sebelum memikirkan progres pembangunan.
“(Belum ada rencana ke IKN) kita urusin anggaran dulu. Nanti lah gampang ke IKN,” katanya.
10 Program Dibatalkan, Efisiensi Ketat
Tak hanya proyek IKN yang terdampak, efisiensi anggaran juga memukul berbagai program di Kementerian PU. Setidaknya ada 10 kegiatan yang batal, mulai dari pembatalan proyek fisik Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC), hingga pemotongan belanja operasional dan non-operasional.
Berikut langkah efisiensi yang tengah berlangsung :
- Pembatalan pembelian alat baru
- Penggunaan dana tanggap darurat secara lebih selektif
- Pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri
- Pengurangan belanja ATK secara signifikan (paperless office)
- Peniadaan acara seremonial seperti Hari Air dan Hari Habitat Dunia
- Penghapusan rapat/seminar luring, semuanya beralih ke daring
- Pemangkasan belanja kehumasan, termasuk pencetakan banner dan seminar kit
- Efisiensi belanja operasional seperti layanan perkantoran dan sewa kendaraan
- Penghematan belanja non-operasional, termasuk jasa konsultan dan kajian
Dengan kondisi anggaran yang makin ketat, Kementerian PU harus berpikir ulang dalam menjalankan proyek-proyeknya.(clue)
Baca juga : https://cluetoday.com/kpk-lamban-tangani-kasus-jampidsus-kejagung-probowo-diminta-turun-tangan/
Follow kami di instagram : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Cecep Muhamad Yusup