Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiarti, menyoroti ketiadaan sistem pendeteksi kapal selam asing yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut (AL).
Hal itu disampaikan Elita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/25).
Menurut Elita, ketiadaan alat pendeteksi bawah laut tersebut membuat Indonesia berada di posisi rawan, mengingat 65 persen wilayah Indonesia merupakan lautan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan alat pendeteksi kapal selam sangat penting untuk menjaga kedaulatan maritim nasional.
“Betapa ancaman di bawah laut itu perlu sangat diperhatikan oleh kita. Betapa ancaman bawah laut kita itu sangat luar biasa,” ujar Elita dalam rapat tersebut.
Ia bahkan mengaku merasa takut setelah mendengar penjelasan dari pejabat TNI AL terkait kondisi pertahanan bawah laut Indonesia yang dinilai masih sangat lemah.
Menurutnya, berapa pun harga alat pendeteksi tersebut, pengadaannya tetap wajib dilakukan demi menjaga kedaulatan negara.
“Saya tanya alasannya kenapa kita tidak punya alat itu, katanya alasannya alatnya itu sangat mahal. Kalaupun semahal apa pun, kalau itu penting apalagi untuk menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib,” tegas Elita.
Menanggapi hal itu, KSAL Muhammad Ali membenarkan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki sensor pendeteksi kapal selam asing. Ia mengungkapkan bahwa pengawasan bawah laut oleh TNI AL saat ini masih 0 persen.
“Pengawasan bawah laut kita belum memiliki sensor sama sekali, baru pengajuan ke Kementerian Pertahanan. Jadi harusnya ada fixed detect sonar, dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki,” ujar Ali.
Ia menambahkan, pemantauan saat ini mengandalkan Sistem Pusat Komando Angkatan Laut (Sispuskodal) Tahap I, yang baru mampu mengawasi kawasan perairan terbuka sejauh 50 persen dan wilayah pesisir serta perairan teritorial sebesar 30 persen. Namun, sistem ini sama sekali belum mencakup pengawasan bawah laut.
Adapun integrasi pembangunan Sispuskodal Tahap I saat ini meliputi peningkatan kemampuan server, integrasi tujuh satuan kerja TNI AL, serta pengembangan sistem penginderaan jarak jauh melalui satelit dan analisis berbasis kecerdasan buatan.
Elita pun meminta pemerintah dan Kementerian Pertahanan untuk segera mengupayakan pengadaan sistem pendeteksi bawah laut demi memperkuat pertahanan nasional di sektor maritim.