JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan ambisinya untuk menghidupkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka. Dedi menjelaskan bahwa pendirian bandara tersebut merupakan langkah strategis pemerintah provinsi untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah utara Jawa Barat. Khususnya untuk menghentikan wacana pembentukan Provinsi Cirebon.
“Kawasan Rebana ini harus jadi kawasan industri baru, dan BIJB di bangun dengan dasar membagi wilayah pertumbuhan agar masyarakat Majalengka, Indramayu, dan Cirebon tidak lagi bicara soal pembentukan provinsi baru,” ujar Dedi.
Namun, Dedi menegaskan bahwa BIJB tidak bisa hanya jadi proyek fisik besar yang terabaikan begitu saja. Ke depan, ia berencana menjadikan bandara ini sebagai pusat keberangkatan umrah, dengan potensi 250 ribu warga Jawa Barat yang berangkat setiap tahun.
Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, Farhan Tak Setuju Kertajati Jadi Satu-satunya Pilihan
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memiliki pandangan yang berbeda. Ia mendorong reaktivasi Bandara Husein Sastranegara untuk melayani kembali penerbangan jet komersial. Farhan berpendapat bahwa ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dan meningkatkan sektor pariwisata.
“Yang perlu dilakukan sekarang adalah buka segera Husein, karena dengan segera membuka Husein maka sektor pariwisata Kota Bandung akan bergerak,” ujar Farhan mengutip News Metro TV, Kamis (26/6/2025).
Setelah dua tahun sepi penerbangan komersial, Bandara Husein hanya melayani rute intra-Jawa dengan pesawat baling-baling. Jumlah penumpang harian pun turun drastis, dari 2.000 menjadi hanya lima orang. Farhan pun menilai bahwa penutupan bandara ini membuat penerbangan di alihkan ke Kertajati, padahal pasar terbesar untuk penerbangan ada di Bandung.
“Dengan ditutupnya Husein dan dipaksa semua orang pindah ke Kertajati, terbukti bahwa market terbesar untuk penerbangan itu ada di Kota Bandung. Jadi enggak masuk akal kalau bandara Kota Bandung ditutup,” ucap Farhan.
Tedi Rusmawan: “Duduk Bersama dan Cari Titik Temu”
Namun, ketegangan antara Dedi Mulyadi dan Farhan tak hanya berhenti di sana. Anggota DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, melihat adanya benturan kepentingan antara Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung mengenai masalah ini. Menurut Tedy, dinamika ini adalah hal yang wajar, tetapi harus disikapi dengan cara duduk bersama dan mencari titik temu.
“Pak KDM ingin terus memperjuangkan Kertajati agar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Kang Farhan ingin Bandara Husein di hidupkan agar warga Bandung mendapatkan layanan transportasi yang cepat dan mudah, belum lagi mempertimbangkan dampak ekonominya,” kata Tedy.
Tedy pun menyarankan agar Dedi Mulyadi dan Farhan melakukan dialog langsung. “Nah, menurut saya lebih bagus mereka duduk bersama gitu membicarakan hal-hal tersebut,” tambahnya.
Tak Hanya Bandara, Keduanya Berpolemik Soal Rapat ASN di Hotel
Selain polemik mengenai bandara, Tedy juga mengungkapkan perbedaan pendapat antara Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung terkait kebijakan rapat ASN di hotel. Wali Kota Farhan menginginkan agar rapat ASN tetap berlangsung di hotel. Demi mendongkrak pendapatan industri perhotelan yang kini lesu. Sementara Dedi Mulyadi menilai bahwa rapat ASN di hotel tidak efisien dari segi anggaran dan gedung pemerintahan sudah cukup memadai untuk kegiatan tersebut.
“Kepentingan Kang Farhan hotel dibuka untuk rapat ASN, boleh jadi karena desakan dari teman-teman PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia). Bahwa mereka sekarang kondisi pendapatannya tidak optimal. Sehingga mendorong Pemkot Bandung untuk berpihak,” ucap Tedy.
Namun, Tedy juga memahami posisi Pemprov Jawa Barat, yang ingin menekan pengeluaran anggaran. “Jadi, masing-masing punya argumen. Sehingga, intinya, keduanya harus banyak ngopi untuk membicarakan itu,” pungkas Tedy.(clue)
Redaksi