Jakarta — Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, publik diramaikan dengan fenomena unik sekaligus kontroversial: pengibaran bendera bajak laut dari anime Jepang One Piece di sejumlah wilayah Tanah Air.
Bendera berwarna hitam dengan simbol tengkorak tersenyum bertopi jerami identik dengan tokoh utama Monkey D. Luffy, terlihat berkibar di beberapa lokasi. Tak sedikit pula netizen yang mengganti foto profil media sosial mereka dengan simbol serupa. Aksi ini menuai pro dan kontra, terutama karena bertepatan dengan bulan yang sakral bagi sejarah bangsa.
Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi kreativitas masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).
“Kalau sebagai bentuk ekspresi ya it’s okay enggak ada masalah. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. Enggak seharusnya seperti ini, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” ujar Prasetyo.
Ia menekankan bahwa pemerintah membuka ruang bagi kreativitas dan kritik, namun meminta agar penghormatan terhadap simbol negara tetap terjaga. Khususnya di bulan Agustus yang identik dengan semangat kemerdekaan.
“Kita harus cintai bangsa kita, cintai Merah Putih, apa adanya dari lahir maupun batin, apapun kondisinya ya kita harus cintai negara kita, salah satunya ya cintai lambang negara kita Merah Putih,” tambahnya.
Simbol Negara Tetap Utama
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga memberikan pandangan senada. Ia menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, namun tetap menegaskan posisi simbol negara sebagai prioritas.
“Enggak masalah, yang penting Merah Putih di atas segalanya,” ujarnya.
Menurut Bima, peringatan Hari Kemerdekaan adalah momentum penting untuk refleksi, rasa syukur, dan menyampaikan harapan atas masa depan bangsa.
“Kalau hari ini rame One Piece dalam negara demokrasi, itu adalah ruang berekspresi, lakukan evaluasi, dan mungkin ada kritik dan pesan yang ingin disampaikan,” tuturnya.
Tidak Ada Razia
Di tengah kekhawatiran akan tindakan aparat terhadap pengibar bendera One Piece, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada razia khusus dari TNI maupun Polri.
“Enggak ada itu (razia),” katanya, mengutip tempo.
Namun, ia mengingatkan bahwa tindakan bisa diambil terhadap pihak yang dengan sengaja membenturkan simbol-simbol ini dengan bendera Merah Putih.
“Kalaupun ada yang sampai ke sana ya, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi, membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera Merah Putih. Itu kan enggak benar gitu, enggak boleh seperti itu,” jelas Prasetyo.
Pemerintah, lanjut dia, justru mendorong semarak kemerdekaan melalui kegiatan-kegiatan kolaboratif bersama RT, RW, camat, Babinsa, dan bhabinkamtibmas.
Teguran di Daerah
Meski pemerintah pusat menegaskan tidak ada larangan, aparat di daerah tampaknya mulai bersikap lebih tegas. Di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dua warga mendapat teguran tertulis karena mengibarkan bendera One Piece di lingkungan tempat tinggalnya.
Kapolresta Tanjungpinang Kombes Hamam Wahyudi mengungkapkan bahwa keduanya telah dipanggil dan diminta menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi tindakan tersebut.
“Kami berikan teguran saja, setelah itu langsung dipulangkan ke rumah masing-masing,” ujar Hamam.
Menurutnya, tindakan tersebut dianggap melanggar konstitusi dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kedua warga tersebut mengaku melakukan aksi itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat sekaligus ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah.
Hamam menegaskan bahwa kritik sah-sah saja, namun harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.(clue)