SUBANG – Menanggapi dugaan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Rawalele, Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menyoroti persoalan krusial yang menjadi akar masalah: minimnya sertifikasi laik higiene pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kondisi ini membuat pemerintah dan masyarakat sulit melakukan evaluasi objektif ketika terjadi insiden.
Bupati menegaskan akan menindaklanjuti secara serius laporan tersebut dan berencana untuk meninjau langsung ke lokasi dalam waktu dekat.
“Itu sedang kita dalami, kita akan tindak lanjuti. Saya juga rencana akan ke sana, saya mau lihat langsung,” ujar Reynaldy, Kamis (25/09/35) di DPRD Subang.
Menurut argumen Bupati, sertifikasi merupakan alat ukur dan standar yang fundamental. Tanpa adanya Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang dimiliki oleh para penyedia layanan, maka tidak ada dasar yang jelas untuk menilai kualitas dan keamanan pangan yang disajikan.
“Saya berharap SPPG di Subang sudah tersertifikasi semua. Kalau semua belum tersertifikasi, ketika nanti ada hal seperti ini terjadi, itu bisa semua menilai (kualitasnya menjadi tidak jelas),” katanya.
Lebih lanjut, Reynaldy mengungkap adanya tantangan dalam pengawasan. Ia menjelaskan bahwa program MBG merupakan program pemerintah pusat yang dikendalikan langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kondisi ini membuat pemerintah daerah memiliki informasi yang terbatas, bahkan mengenai siapa saja pemilik SPPG yang beroperasi di wilayahnya.
Meskipun menghadapi kendala tersebut, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Subang tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan tetap berperan aktif untuk mengawasi implementasi program di lapangan agar berjalan sesuai dengan standar dan visi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan Bupati ini menguatkan data dari Dinas Kesehatan Subang yang mencatat bahwa dari 44 SPPG yang ada, baru 3 yang memiliki SLHS. Fakta ini menegaskan urgensi dari argumen Bupati mengenai pentingnya sertifikasi sebagai jaminan mutu.
Pada akhirnya, Reynaldy menyimpulkan bahwa sertifikasi adalah kunci untuk pelayanan yang lebih baik dan aman bagi masyarakat. “Saya berharap semuanya sudah tersertifikasi agar pelayanannya baik,” pungkasnya.