JAKARTA — Pemerintah resmi mencairkan dana sebesar Rp1 triliun untuk mendukung operasional 1.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Selasa (16/9/2025). Dana yang disalurkan melalui bank-bank Himbara ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus menyerap hingga 800.000 tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menjelaskan, program Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjadi agregator ekonomi desa, bukan sekadar tempat distribusi barang.
“Koperasi ini akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, mulai dari pengelolaan usaha bersama, penyediaan fasilitas penyimpanan, hingga distribusi hasil pertanian dan UMKM. Potensi tenaga kerja yang bisa terserap dari program ini mencapai ratusan ribu orang,” kata Ferry saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/9).
Target Ekspansi Ribuan Koperasi
Menurut Ferry, setiap koperasi desa yang beroperasi akan menyerap sekitar 15 tenaga kerja langsung. Terdiri dari pengurus inti hingga tenaga operasional. Jika seluruh 1.000 koperasi berjalan, akan ada sekitar 15.000 tenaga kerja terserap. Namun, pemerintah menargetkan ekspansi ke ribuan koperasi lain di seluruh Indonesia.
“Jika seluruh Kopdes Merah Putih beroperasi penuh secara nasional, potensi serapan tenaga kerja bisa menembus angka 800 ribu bahkan hingga 2 juta orang,” ujar Ferry, dikutip dari Tirto dan RMOL.
Dana Rp1 triliun yang digelontorkan hari ini akan digunakan sebagai modal kerja, investasi, serta pembangunan infrastruktur koperasi. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 80 persen koperasi desa belum memiliki fasilitas fisik seperti gudang penyimpanan.
Dengan pencairan dana ini, koperasi diharapkan mampu membangun sarana pendukung agar operasional berjalan lebih efisien.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai program ini penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi desa-kota.
“Selama ini petani dan pelaku UMKM desa sangat tergantung pada tengkulak. Kehadiran Kopdes Merah Putih dapat menjadi solusi agar rantai distribusi lebih adil, sehingga masyarakat desa memperoleh harga jual yang lebih baik,” ungkap Fithra.
Meski begitu, ada sejumlah tantangan agar target 800 ribu tenaga kerja dapat tercapai. Salah satunya adalah percepatan legalitas badan hukum koperasi dan penyederhanaan prosedur birokrasi. Selain itu, koperasi harus didukung sistem manajemen modern agar tidak sekadar menjadi formalitas.
Koperasi Desa Perlu Pengawasan Ketat
Pengamat koperasi dari Universitas Gadjah Mada, Riza Damanik, menekankan perlunya pengawasan ketat dalam pengelolaan dana.
“Jika koperasi hanya dijadikan proyek, tanpa transparansi dan partisipasi warga desa, maka potensi besar ini akan hilang. Namun jika dikelola serius, Kopdes bisa menjadi pilar ekonomi baru Indonesia,” jelasnya.
Pemerintah optimistis pencairan dana 1.000 Kopdes Merah Putih ini akan berdampak nyata pada perekonomian desa. Selain menciptakan lapangan kerja, koperasi juga diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadi wadah pemasaran produk lokal.
“Harapan kami, desa tidak lagi hanya jadi penyumbang tenaga kerja ke kota, tapi bisa berdikari dengan ekonominya sendiri,” pungkas Ferry.
Program Kopdes Merah Putih bukan sekadar penyaluran dana, melainkan strategi besar membangun kemandirian desa. Dengan dana Rp1 triliun yang sudah cair, pemerintah menargetkan terciptanya ratusan ribu lapangan kerja baru.
Meski masih ada tantangan dari sisi infrastruktur dan manajemen, langkah ini dinilai sebagai tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari desa ke kota. (clue)