JAKARTA — Dana pemerintah senilai Rp55 triliun yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) kini telah habis terserap. Kondisi tersebut mendorong BRI mengajukan permintaan tambahan penempatan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dapat terus memperluas pembiayaan ke sektor riil, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen dana penempatan melalui skema Saldo Anggaran Lebih (SAL) telah BRI salurkan kepada masyarakat. Menurutnya, tingginya minat dan serapan kredit membuktikan kebutuhan tambahan dana agar program pembiayaan tetap berlanjut.
“Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Saat ini mungkin sudah lebih dari 60–65 persen penyalurannya. Harapannya ke depan mungkin bisa ditambah lagi,” ujar Hery kepada media usai menghadiri acara peluncuran aplikasi Tring! by Pegadaian di Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025, mengutip dari IDN Times.
Dana tersebut merupakan bagian dari kebijakan penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN oleh Kemenkeu sejak awal 2025. Tujuannya adalah menjaga likuiditas perbankan, mempercepat perputaran uang di daerah, dan memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
Hery menjelaskan, mayoritas dana SAL yang BRI terima telah tersalurkan ke sektor UMKM, terutama pada segmen mikro dan ultra-mikro. Penyaluran berjalan melalui kolaborasi dengan anak usaha seperti Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Fokus kami tetap sama, membantu pelaku usaha kecil agar tetap tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, kami sangat terbuka jika pemerintah ingin mempercayakan tambahan dana untuk penyaluran produktif,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Kemenkeu akan mengevaluasi kinerja penyaluran dana sebelum memutuskan penempatan tambahan. Ia menegaskan bahwa setiap permintaan tambahan harus berdasarkan pada efektivitas penggunaan dana sebelumnya.
“Kami akan melihat dulu sejauh mana penyaluran dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Prinsipnya, pemerintah mendukung penyaluran dana yang produktif dan tepat sasaran,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, mengutip dari CNBC Indonesia.
Penyaluran Kredit UMKM Tumbuh, BRI Harap Dukungan Tambahan dari Kemenkeu
Dana pemerintah senilai Rp55 triliun tersalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) kini telah habis terserap. Dari jumlah tersebut, BRI menjadi penerima terbesar dengan porsi sekitar Rp55 triliun, mengutip dari CNN Indonesia.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai permintaan tambahan dari BRI menunjukkan besarnya kebutuhan dana likuiditas untuk sektor UMKM. Namun, ia mengingatkan agar evaluasi penyaluran berjalan secara transparan dan berbasis kinerja.
“Jika memang dana itu terbukti efektif memperkuat UMKM, wajar jika BRI meminta tambahan. Tapi pemerintah harus memastikan tidak ada penumpukan di sisi bank dan dana benar-benar berputar di sektor riil,” ujarnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia.
Hingga kini, BRI mencatatkan penyaluran kredit UMKM tumbuh 11,3 persen secara tahunan dengan total portofolio mencapai lebih dari Rp1.400 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 84 persen sudah tersalurkan ke segmen mikro, menjadikan BRI sebagai lembaga keuangan dengan porsi pembiayaan UMKM terbesar di Indonesia.
Dengan kinerja yang solid dan penyerapan dana yang tinggi, BRI berharap Kemenkeu segera memberikan sinyal positif terkait tambahan dana SAL. Pemerintah meyakini kebijakan tersebut mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal keempat 2025. (clue)