JAKARTA – Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengindahkan kritik siapa pun terkait kebijakan wisuda sekolah di wilayah Jawa Barat. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kritik dari Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), yang menanggapi kebijakan pelarangan wisuda tersebut. Menurut Dedi, kritik yang disampaikan hanya didasarkan pada kondisi di Jakarta dan tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Ia juga menilai bahwa Abdul Mu’ti belum memahami kehidupan masyarakat secara langsung.
“Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting, saya sebagai Gubernur Jabar, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” ungkap Dedi Mulyadi pada Selasa (29/4/2025).
Selain itu, sebelumnya Abdul Mu’ti, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang diambil oleh Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Abdul Mu’ti menyatakan bahwa wisuda sekolah boleh diselenggarakan asalkan tidak membebani orang tua siswa. Menurutnya, wisuda bisa dianggap sebagai bentuk ungkapan kegembiraan dan rasa syukur atas pencapaian para siswa dalam menyelesaikan pendidikan mereka.
“Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan,” ungkap Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti juga berpendapat bahwa acara wisuda bisa menjadi sarana yang efektif untuk mempererat hubungan dan silaturahmi antara orang tua, siswa, dan pihak sekolah. Namun, tetap ada kemungkinan bahwa beberapa orang tua tidak dapat hadir pada acara tersebut.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi merespons kritik terkait hal ini dengan mengungkapkan bahwa setiap hari ia mendengar keluhan dari warganya mengenai beban biaya yang harus mereka tanggung untuk acara-acara sekolah, seperti perpisahan dan wisuda, sementara banyak di antaranya yang mengalami kesulitan ekonomi.
“Orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan, sehingga orang tuanya terbebani,” ungkap Dedi Mulyadi,dikutip dari bekasi.inews.id.
Gubernur Jawa Barat tersebut menyatakan bahwa banyak warganya yang terjerat oleh pinjaman dari bank keliling atau pinjaman online (Pinjol). Jika masalah ini terus dibiarkan, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dedi Mulyadi akhirnya memutuskan untuk melarang sekolah mengadakan acara perpisahan, wisuda, maupun kegiatan karyawisata atau study tour.
“Jadi bagi saya, hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, mengubah sistem hidupnya, meringkankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA,” ungkap Dedi Mulyadi.(clue)
Baca juga : Tanggapi Sebutan “Gubernur Konten”, Dedi Mulyadi : Pangkas Biaya Iklan Tapi Viral Terus
Follow kami: https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==