Subang– Aktivitas tambang ilegal terus menjadi permasalahan serius yang merusak lingkungan. Selain itu, mengganggu kehidupan masyarakat, dan menghilangkan potensi pendapatan daerah. Meski menjadi pro-kontra, IMM Subang mendorong penanganan secara kolaboratif. Tak sekadar tutup-menutup, namun perlu dilihat secara jangka panjang.
Hal itu disampaikan Iqbal Maulana, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Subang, pada Senin (27/01/25). Menurut Iqbal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penegakan hukum yang tegas. “Pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tambang ilegal,” ujarnya.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan energi harus ditingkatkan. Audit reguler terhadap izin pertambangan menjadi keharusan untuk memastikan akuntabilitas. Iqbal menekankan, perlunya pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih efektif menangani kasus tambang ilegal.
Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan. “Kelompok masyarakat peduli lingkungan bisa menjadi garda terdepan dalam memantau wilayah mereka. Ini langkah penting untuk mencegah aktivitas tambang ilegal,” tambahnya.
Pengembangan Ekonomi Alternatif
Ketergantungan masyarakat pada tambang ilegal sering kali disebabkan oleh keterbatasan peluang ekonomi lainnya. Untuk itu, Iqbal mengusulkan pengembangan sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM. Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan bantuan keuangan untuk usaha produktif, juga dinilai sebagai solusi jangka panjang yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap tambang.
Pendekatan Lingkungan
Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal menjadi masalah yang tak bisa diabaikan. Rehabilitasi lahan meliputi penanaman kembali tanaman asli dan pembangunan infrastruktur untuk mencegah erosi. “Rehabilitasi lahan dan penegakan aturan lingkungan harus menjadi prioritas. Perusahaan yang melanggar aturan harus diberikan sanksi tegas,” tegas Iqbal.
Dirinya juga menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif. Koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat harus ditingkatkan. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan swasta yang bertanggung jawab dan LSM juga menjadi langkah strategis untuk mendukung upaya pemberantasan tambang ilegal.
Pencegahan Lebih Utama daripada Penindakan
Iqbal menekankan bahwa pencegahan merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan penindakan. Edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif tambang ilegal serta pemberian alternatif mata pencaharian menjadi fokus utama. “Dengan pencegahan yang baik, kita bisa mengurangi masalah tambang ilegal secara signifikan,” tutupnya.
Untuk mendukung langkah-langkah ini, Iqbal mengharapkan peran aktif pemerintah pusat dalam memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Penggunaan teknologi, seperti pemantauan satelit dan drone, juga bisa menjadi alat efektif untuk mendeteksi dan memonitor aktivitas tambang ilegal.
Dengan kombinasi berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal, masalah tambang ilegal diharapkan dapat ditangani secara efektif, sekaligus menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk masyarakat dan lingkungan.
“Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang lebih kuat kepada pemerintah daerah dalam upaya mengatasi tambang ilegal,” pungkasnya.
Redaksi