Subang–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah menerbitkan Surat Edaran tentang intruksi efisiensi anggaran pada pemerintah daerah. Edaran tersebut merespon perintah Presiden Prabowo Subianto.
Surat edaran tersebut bernomor 900/833/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Mendagri, Tito Karnavian, memerintahkan Kepala Daerah untuk melakukan pembatasan belanja kegiatan yang bersifat: seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion. Selain itu, perjalanan dinas dipangkas sebesar 50 persen.
“Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya,” kata Tito dalam Surat Edaran tersebut.
Hasil dari efisiensi ini, harus dialihkan program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan, dan program prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
Bupati Subang, Reynaldy Putra, mengatakan pihaknya sudah melakukan kalkulasi rencana efisiensi anggaran di lingkup Pemda Subang. Poin-poin yang masuk efisiensi maupun pemangkasan, sesuai dengan surat edaran Kemendagri tersebut.
“Saya tadi sudah menegaskan, sifatnya seremonial, sifatnya bukan pelayanan langsung masyarakat, tolong dikurangi dulu,” kata Reynaldy, pada Senin (03/02/25).
Rey mengungkapkan, dua tahun awal masa kepemimpinannya, rencananya dia fokus pada layanan prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak menyasar yang bersifat tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat.
Selain itu, dirinya juga menolak fasilitas pembelian mobil dinas Bupati. Dirinya juga meminta Kepala Dinas maupun Perangkat Daerah untuk turut mengikuti langkah dirinya.
“Saya tegasin, kepala dinas tidak ada dulu yang ngambil mobil dinas, dan lain-lain. Semuanya anggaran tahun ini dimaksimalin yang berdampak ke masyarakat,” ujar Rey.
“Tahun ini, fokus kita kebutuhan. Keinginan nanti 2028. Kebutuhan dulu kita penuhi. Jalan, pelayanan rumah sakit, pelayanan kelas yang hancur itu dulu kita maksimalin tahun ini. Baru tahun 2028, tiga ini sudah selesai, kita baru berbicara keinginan,” sambung Rey.
Mengurangi Dampak Efisiensi Sektor MICE
Perhotelan menjadi sektor terdampak efisiensi anggaran. Perhotelan menjadi sektor tempat penyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition).
Salah satu pengelola hotel di Subang menyebut, perhotelan terutama di Subang masih bergantung pendapatannya pada kegiatan Pemda. Jika efisiensi, lini usahanya paling terpukul.
“Sebagian besar pendapatan kita masih dari Pemda. Seperti meeting rapat atau seminar-seminar,” kata pengelola hotel.
Bupati Subang, Reynaldy, sendiri menyadari sektor perhotelan menjadi salah satu terdampak kebijakan efisiensi. Namun, ia tak habis akal untuk menyiapkan strategi mengurangi dampak efisiensi pada perhotelan.
“Nanti kita maksimalkan. Nanti kita koordinasikan dengan hotel-hotel. Kita bangun kerjasama, banyak cara untuk meningkatkan penghasilan hotel-hotel. Itu sudah saya pikirkan,” jelasnya.
Redaksi