Subang–Rencana efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto berdampak pada postur anggaran di pemerintahan daerah. Melalui Intruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, Prabowo memerintahkan Bupati atau kepala daerah untuk efisiensi anggaran.
“Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,” salah satu poin perintah Prabowo.
Penjabat Bupati Subang, M. Ade Afriandi, mengatakan dirinya telah mendapatkan arahan dari Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan perihal langkah efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Ade dalam acara “Ngopi Bareng Media” yang digelar bidang Prokompim Setda Subang, pada Rabu (19/02/25). Ia melanjutkan, BPKP memberikan arahan untuk menahan (hold) sejumlah anggaran sebagai bagian efisiensi.
“Kemarin kami dikumpulkan oleh BPKP. Arahan BPKP, yang dihold tidak langsung dibelanjakan ke yang lain. Di-hold dulu. Efisiensi, di-hold dulu. Karena kenapa, akan terbit kebijakan terkait efisiensi,” kata Ade diakhir masa jabatan sebagai Penjabat Bupati Subang.
Ade menyayangkan kegaduhan di publik. Ia mengklaim, terjadi terjadi kesalahpahaman memahami efisiensi anggaran. Pemda ditargetkan sekitar 50 persen dilakukan efisiensi. Meski begitu, menurutnya tidak mengganggu pelayanan publik.
“Karena tidak membaca, hanya mendengar, ceunah-ceunah, akhirnya sampai ke Pers, (muncul narasi) anggaran dipotong,” ungkap Ade.
Dalam kesempatan berbeda, Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Subang, Asep Zaman, memaparkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur masih jadi prioritas.
Hal itu muncul dalam acara “Subang Outlook: Bedah Janji Politik untuk Subang Berkemajuan” yang digelar IMM Subang, pada Senin (17/02/25). Dalam pemaparan Asep, belanja modal gedung dan bangunan Rp 100,6 miliar. Meningkat sebesar Rp 57,9 miliar dibanding tahun 2024.
Sedangkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, mencapai Rp 124,5 miliar. Naik sekitar Rp 49,4 miliar. Kebijakan efisiensi ini membuat Pemda Subang harus mempertimbangkan intruksi Prabowo.
Dalam paparan Asep, terdapat 6 poin yang harus dilakukan Pemerintah Daerah:
1) Membatasi belanja yang sifatnya seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar.
2) Mengurangi belanja perjadin (perjalanan dinas) 50 persen.
3) Membatasi honorarium tim.
4) Membatasi belajar yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur.
5) Fokus anggaran pelayanan publik bukan berdasarkan tahun lalu.
6) Selektif hibah
7) Melakukan penyesuaian belanja yang berasal dari dana transfer.
Selain itu, janji politik Bupati-Wakil Bupati Subang Terpilih, Reynaldy-Agus Masykur, pada Pilkada 2024, yang harus diakomodir dalam APBD.
“Adanya janji politik yang akan di alokasi pada perubahan anggaran 2025,” bunyi paparan Asep Zaman.
Kondisi APBD Subang yang belum mandiri, masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga masih memiliki ketergantungan dari uluran tangan pemerintah pusat.
“Anggaran yang di peroleh oleh Pemda Subang masih belum mandiri. Masih mengandalkan dana Transfer dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
Redaksi