Vietnam tengah merencanakan langkah efisiensi anggaran besar-besaran setelah inspirasi dari kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Presiden To Lam mengumumkan bahwa negara akan memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik serta mengurangi anggaran pemerintah hingga miliaran dolar. Rencana ambisius ini diperkirakan akan disetujui oleh parlemen dalam beberapa hari ke depan.
Kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, mengingat pekerjaan di sektor publik Vietnam selama ini di anggap sebagai pekerjaan seumur hidup. Namun, Presiden To Lam menegaskan bahwa era tersebut telah berakhir.
“Lembaga Negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang lemah,” tegas To Lam, yang enam bulan lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya. Pernyataan ini disampaikan pada (11/2/2025), seperti dilaporkan Straits Times.
To Lam : Efisiensi Anggaran Adalah Kebijakan Tepat
Pada bulan Desember 2024, To Lam menggunakan perumpamaan yang kuat untuk menjelaskan kebijakan ini.
“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menanggung rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” ungkapnya menggambarkan reformasi besar ini.
Sejumlah pejabat senior menyebut, reformasi inibsebagai “revolusi”. To Lam berencana mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Selain itu, pemangkasan anggaran juga akan terjadi di sektor media, pelayanan sipil, kepolisian, dan militer.
Pada 2022, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik Vietnam. Sekitar 100.000 orang diprediksi akan diberhentikan atau menerima pensiun dini untuk menjalankan efisiensi ini. Namun, pemerintah belum memberikan penjelasan rinci mengenai bagaimana rencana tersebut akan direalisasikan.
Penghematan Capai Rp73,6 Triliun
Vietnam, yang meraih pertumbuhan ekonomi mengesankan sebesar 7,1 persen pada 2024, kini menargetkan laju pertumbuhan 8 persen pada 2025. Negara ini sangat bergantung pada sektor manufaktur dan ekspor global. Namun, kekhawatiran mulai tumbuh terkait potensi dampak kebijakan tarif pada pemerintahan Donald Trump.
Birokrasi yang membengkak di sektor publik juga di anggap sebagai penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kampanye anti-korupsi yang sedang dijalankan dipandang sebagai faktor yang turut memperlambat proses transaksi dan administratif.
Pihak berwenang Vietnam menyebutkan bahwa penghematan dari pemangkasan pengeluaran pemerintah ini dapat mencapai US$4,5 miliar (setara Rp73,6 triliun) dalam lima tahun mendatang. Meskipun demikian, biaya untuk pensiun dan paket pesangon akan melebihi US$5 miliar (sekitar Rp81,8 triliun).
Kampanye Anti-Korupsi yang Mengguncang
Sementara itu, simplifikasi birokrasi telah menjadi kebijakan utama Partai Komunis Vietnam selama hampir satu dekade. Namun, Presiden To Lam kini mempercepat pelaksanaannya dengan langkah yang lebih tegas dan cepat.
Tak hanya itu, Lam juga sangat gencar dalam mengimplementasikan kampanye anti-korupsi yang telah berhasil membawa puluhan pengusaha dan pejabat tinggi pemerintah ke meja hijau, termasuk dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021.
Namun, kampanye ini tak lepas dari kritik, dengan beberapa pihak menilai bahwa langkah tersebut juga merupakan strategi To Lam untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Meskipun demikian, gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Vietnam.
Analis menilai bahwa Lam kemungkinan besar sedang berusaha memperkuat legitimasi politiknya menjelang Kongres Partai Komunis pada awal 2026. Namun, sejumlah gejolak yang muncul akibat reformasi ini dapat menantang stabilitas negara dalam jangka pendek.
Vietnam sendiri saat ini berada di peringkat 83 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi menurut Transparency International. Hal ini menambah pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan reformasi oleh Presiden To Lam.(clue)
follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Cecep Muhamad Yusup 
Redaksi