SUBANG– Di masa tenang Pemilu 2024, publik ramai membahas film Dirty Vote. Film besutan sutradara film dokumenter Dandhy Dwi Laksono, tayang perdana di aplikasi YouTube pada Minggu (11/02/24).
Film tersebut menampilkan tiga ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Ketiganya, menjelaskan dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.
Sementara itu, masing-masing tim sukses memberi respon berbeda. Habiburokhman, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran dalam konferensi pers mengatakan sebagian besar konten film tersebut adalah fitnah.
“Negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah,” bebernya di Media Center TKN Minggu (11/2/2024), dikutip dari Tirto.id.
Ia mempertanyakan argumen dan kapasitas dari para ahli hukum di film tersebut. Ia menduga, film tersebut bertujuan untuk mendegradasi pemilu. Respon kubu 03, Sekjen DPP PDIP juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menilai film tersebut adalah kritik kepada Presiden Jokowi agar Pemilu berjalan sesuai aturan.
“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa,” kata Hasto dalam keterangan, Senin (12/2/2024).
Senada dengan Hasto, Iwan Tarigan dari Timnas Amin, menyebut film ini valid dan runut.
“Semua itu sesuai fakta di mana disebutkan narasumber dan data-datanya yang valid dan runut. Sehingga sulit dikatakan berita fitnah,” kata Juru Bicara Timnas AMIN ini dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ihsan Maulana berpendapat, film tersebut menjadi peringatan bagi penyelenggara negara agar senantiasa netral dan terus memperbaiki permasalahan teknis dan pengawasan pemilu.
“Tentu saja film ini sebagai alert kepada siapa saja yang hendak melakukan kecurangan, khususnya di tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil. Publik sudah dicerahkan melalui film ini, bagaimana banyaknya tahapan pemilu bermasalah, jangan sampai ditahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil juga dilakukan kecurangan-kecurangan,” kata Ihsan, Senin (12/2/2024).
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mempersilahkan publik untuk menilai dan mengkritisi kinerja Bawaslu. Dirinya menyangkal bahwa proses pemilu yang sedang berjalan dianggap tidak benar.
“Silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar,” kata dia, dalam video minggu di Kompas TV.
Ia mengatakan pihaknya menjalankan tugas sesuai fungsi dengan peraturan perundang-undangan.
“Apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu diatur oleh undang-undang,” ucapnya. (clue)
Cecep Muhamad Yusup