BANDUNG – Langkah serius untuk merapikan wajah Jawa Barat makin terasa. Di Gedung Pakuan, Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar rapat koordinasi bareng Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Subang Reynaldy Putra Andita. Topiknya untuk membahas penataan lahan milik negara dan strategi menyelamatkan hutan lindung.
Selain itu, fokus utama rapat ini adalah pemanfaatan aset BUMN seperti lahan Perhutani dan PTPN yang tersebar di Jabar. Tak lain untuk meningkatkan produktivitas lahan, mendukung program prioritas pemda, hingga memperluas manfaat langsung ke masyarakat.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kolaborasi ini bukan hanya soal aset, tapi dampak jangka panjang bagi warga.
“Kami berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN di Jawa Barat, untuk memastikan program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan,” ujar Erick.
Arah Kebijakan : Pelestarian Hutan
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bicara soal arah kebijakan nasional terkait pelestarian hutan. Menurutnya, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus pada pemulihan lahan hutan demi tujuan lingkungan global.
“Pak Presiden ingin agar lahan hutan dikembalikan, tapi dengan jenis pohon yang sesuai karakteristik wilayah, agar bisa menjadi sumber karbon yang penting di masa depan,” jelas Kang Dedi.
Masuk ke level lokal, Bupati Subang Kang Rey memaparkan kerja nyata di Subang Selatan. Pemkab Subang telah membongkar hampir seribu bangunan liar dan memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
“Kami sedang berproses menata kembali kawasan Subang Selatan. Alhamdulillah, dengan dukungan Pak Gubernur, hampir seribu bangunan liar berhasil kami bongkar dan diberikan kompensasi,” ungkap Kang Rey.
Pemkab Subang Diskusikan Lahan PTPN
Tidak hanya itu, Pemkab Subang juga tengah berdiskusi dengan PTPN untuk memanfaatkan lahan sebagai lokasi relokasi pedagang yang terdampak penertiban, khususnya di jalur wisata Ciater–Tangkuban Parahu.
Kemudian, Kang Rey pun menyoroti masalah vila-vila ilegal di kawasan Ciater, yang bisa mengancam kelestarian air panas Sariater.
“Saat ini kami sedang berupaya mengembalikan lahan hutan lindung yang di pakai vila-vila ilegal. Di sana ada sekitar 300 vila liar, dan jika dibiarkan, bisa mengancam kelestarian air panas Sariater. Ini perlu langkah serius,” tambahnya.
Dengan penyusunan RTRW baru yang sedang berlangsung, Subang siap menata ulang peta ruang wilayahnya. Tentunya dengan semangat konservasi, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai pondasi utama.(adv/clue)
Sinta Agustiana 
Cecep Muhamad Yusup