Subang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang melakukan aksi demonstrasi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, DPRD Subang, serta Bupati Reynaldi dan Wakil Bupati Agus Maskur. Aksi tersebut dilakukan pada Rabu (16/04/25).
Dalam keterangan tertulis, HMI menyoroti belum adanya kejelasan arah dan prioritas program pembangunan di bawah kepemimpinan Reynaldy-Agus Masykur.
HMI Subang menilai, kepemimpinan Reynaldi–Agus masih belum menunjukkan gebrakan nyata, bahkan terkesan lebih sibuk dengan pencitraan dibandingkan realisasi kerja.
“Kami menuntut kepada Bupati untuk tidak melakukan gimik dan pencitraan,” tulis HMI dalam pernyataan resminya.
Soroti Transparansi dan Reformasi Birokrasi
HMI Subang mengeluarkan tujuh poin tuntutan, mulai dari transparansi anggaran, penegakan hukum, hingga perombakan birokrasi. Salah satu tuntutan utama adalah agar anggaran publik ditampilkan secara terbuka di kantor-kantor pemerintahan, sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019.
HMI juga meminta agar reformasi birokrasi dijalankan tanpa muatan politik, serta menghindari penempatan eks napi koruptor dalam jabatan penting seperti TP2D. “Rotasi-mutasi harus berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan politik atau balas jasa,” tambah mereka.
Peringatan untuk DPRD dan Dinas PUPR
Tak hanya eksekutif, HMI juga menyoroti DPRD Subang agar fokus pada kebijakan pro-rakyat. Dinas PUPR pun tidak luput dari sorotan. HMI memperingatkan agar proyek pembangunan tidak dijadikan ajang bancakan politik dan kekuasaan.
HMI juga menilai bahwa visi misi pasangan Reynaldi–Agus terkesan berubah arah. Mereka mendesak agar janji politik yang telah dikampanyekan dapat segera direalisasikan demi Subang yang lebih baik.
Menutup pernyataan, HMI Subang menyampaikan ajakan terbuka kepada jajaran pemerintah untuk berdiskusi demi kemajuan bersama. “Kritik dan masukan ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap Kabupaten Subang. Kami ingin Subang yang maju dan sejahtera,” pungkas mereka.
Sinta Agustiana