Subang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang mengawal tata kelola pemerintahan dengan menyelenggarakan diskusi strategis bersama Ombudsman RI. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkualitas jadi fokus HMI.
Mengusung tema “Membangun Pemuda Pelapor: Sinergi HMI dan Ombudsman RI dalam Mengawal Pelayanan Publik di Kabupaten Subang,” kegiatan ini berlangsung secara daring pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Ketua Umum HMI Cabang Subang, Annas Ahmad Laduni, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud konkret peran organisasi kepemudaan dalam membangun kontrol sosial. Menurutnya, pemuda harus menjadi garda terdepan dalam mengawal pelayanan publik yang berkualitas.
“Melalui sinergi dengan Ombudsman RI ini, kami ingin menciptakan pemuda-pemuda yang berani dan cerdas dalam menyampaikan aspirasi serta melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik di Kabupaten Subang,” ujar Annas.
Diskusi ini menghadirkan Asisten Ombudsman RI, M. Ilham Setiawan Bahri, yang memberikan pemaparan komprehensif mengenai peran lembaga tersebut dalam menangani maladministrasi. Ilham menyampaikan bahwa pemuda memiliki peran vital sebagai mitra strategis Ombudsman di lapangan.
“Pemuda memiliki peran strategis sebagai mata dan telinga Ombudsman. Melalui program Pemuda Pelapor ini, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai standar,” jelas Ilham.
Lebih lanjut, ia memaparkan berbagai bentuk maladministrasi yang sering terjadi, mulai dari penundaan pemberian pelayanan, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, hingga tidak memberikan pelayanan yang semestinya.
Kegiatan yang dihadiri puluhan kader HMI dan perwakilan organisasi kepemudaan ini menghasilkan beberapa kesepakatan konkret. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk forum komunikasi rutin dan menyelenggarakan pelatihan khusus bagi kader HMI sebagai Pemuda Pelapor.
Selain itu, akan dirancang sebuah mekanisme pelaporan yang mudah dan terstruktur, disertai program pendampingan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
Inisiatif ini pun mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, yang menilai sinergi tersebut dapat mempercepat perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Subang. Kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan institusi pengawas seperti ini diharapkan dapat menjadi model untuk daerah-daerah lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Ke depan, kami akan membentuk tim khusus yang akan berkoordinasi langsung dengan Ombudsman RI untuk menindaklanjuti program ini. Kami berkomitmen untuk menjadikan HMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas,” pungkas Annas.
Cecep Muhamad Yusup 
Redaksi