JAKARTA – Suasana Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025) siang mendadak ramai. Sejumlah influencer dan aktivis yang populer di dunia maya datang berbondong-bondong.
Mereka bukan hendak membuat konten, melainkan menyerahkan dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Mereka yang hadir antara lain Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), dan Fathia Izzati. Kehadiran para figur publik ini menarik perhatian karena aksi mereka dilakukan di tengah sorotan publik terhadap kondisi politik dan demokrasi Indonesia.
Abigail Limuria menjadi salah satu yang pertama berbicara lantang. Dengan tegas ia menegaskan bahwa dokumen tersebut harus diperlakukan serius.
“Kami menyerahkan tuntutan ini secara formal, supaya tidak ada alasan lagi bahwa aspirasi rakyat belum masuk lewat jalur resmi. Kami tidak lagi puas dengan janji, kata-kata ‘akan’ atau ‘meminta’. Yang kami inginkan adalah bukti konkret,” ujarnya.
Sementara itu, Andhyta F. Utami atau Afu menyoroti tragedi yang memicu lahirnya gerakan ini. Ia mengingatkan bahwa 11 orang meninggal, 500 orang terluka, dan 3.400 orang dikriminalisasi akibat proses demokrasi yang disebutnya cacat.
“Kalau sejak awal ada partisipasi publik yang sehat, tidak seharusnya terjadi korban sebanyak ini,” kata Afu dengan suara bergetar.
Senada dengan itu, Fathia Izzati menekankan bahwa para influencer bukan bicara untuk diri sendiri, melainkan membawa suara jutaan warganet.
“Kami hanyalah perpanjangan tangan. Rakyatlah yang sebenarnya punya suara, dan rakyat pula yang akan menentukan langkah selanjutnya,” katanya.
Andovi da Lopez menambahkan dengan menyebutkan sejumlah nama korban yang jatuh dalam aksi unjuk rasa. Ia menyampaikan belasungkawa mendalam dan menekankan bahwa tragedi tersebut menjadi alasan moral mengapa tuntutan rakyat tak bisa lagi diabaikan.
Dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat itu berisi 17 poin jangka pendek, seperti transparansi DPR, penegakan hukum tanpa pandang bulu, perlindungan kebebasan berpendapat, hingga kesejahteraan buruh, guru, dan tenaga kesehatan.
Tambahan 8 poin jangka panjang lebih menekankan pada reformasi demokrasi dan revisi undang-undang yang dianggap kontroversial.
Rombongan influencer itu diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, beserta beberapa anggota dewan lainnya. Andre menandatangani surat serah terima dan berjanji akan menyampaikan dokumen tersebut ke pimpinan DPR.
“Dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR, agar cepat diproses sesuai mekanisme,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah menyatakan bahwa sebagian poin dalam tuntutan itu sebenarnya sudah mulai dibahas di rapat pimpinan fraksi.
Aksi penyerahan dokumen berlangsung damai dan tertib.
Para influencer menutup pernyataan dengan penegasan bahwa mereka tidak membawa agenda politik tertentu.
“Kami hanya ingin rakyat benar-benar didengar, bukan diabaikan,” ujar Jovial da Lopez. (clue)
Cecep Muhamad Yusup