Pada kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada 5-6 Juli 2023, terungkap bahwa Indonesia dan Papua Nugini akan menjalin kerjasama yang lebih erat, khususnya dalam bidang hilirisasi. Presiden Jokowi secara resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia dan Papua Nugini.
Melalui akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkapkan penunjukan tersebut dan menyampaikan pesan yang ditekankan oleh Presiden Jokowi terkait pentingnya kerjasama ini. “Presiden menekankan untuk membuat kerja sama.
Presiden segera dengan prime minister sepakat membuat task force, di mana task force dari Indonesia, Presiden menunjuk saya menjadi ketuanya. Kemudian, dari PNG (Papua Nugini) ditunjuk Deputi PM, Pak John,” ujar Luhut.
Penunjukan Luhut sebagai Ketua Satgas Hilirisasi Indonesia dan Papua Nugini menambah daftar panjang jabatannya selama dua periode di era pemerintahan Jokowi. Bahkan, netizen seringkali menyebutnya sebagai “Menteri Segala Urusan” mengingat tanggung jawabnya yang meliputi berbagai bidang. Selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut juga memegang 11 jabatan lainnya, termasuk Kepala Staf Kepresidenan, Ketua Dewan Sumber Daya Air, Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali, dan delapan jabatan lainnya.
Luhut menjelaskan bahwa Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini akan mempercepat kerjasama antara kedua negara dalam pengolahan bahan mentah. Ia juga mengungkapkan bahwa Deputi Papua Nugini, John Rosso, akan segera mengunjungi Indonesia untuk membahas kerjasama ini lebih lanjut.
Kerjasama dalam bidang hilirisasi antara Indonesia dan Papua Nugini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kedua negara. Dengan mengoptimalkan pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, keduanya dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional. Langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Satgas Hilirisasi Indonesia dan Papua Nugini masih akan dibahas dalam pertemuan kedua negara yang akan datang.
Kerjasama ini juga dapat membawa manfaat sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat kedua negara, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Selain itu, melalui kerjasama ini, Indonesia dan Papua Nugini juga dapat memperkuat hubungan bilateral mereka dan memperdalam pemahaman antara kedua negara.