Jakarta – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membantah tudingan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Menurut Jokowi, revisi UU KPK merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan dirinya.
Hasto menyampaikan tudingan tersebut dalam sebuah video yang beredar setelah dirinya ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap terkait Harun Masiku serta dugaan perintangan penyidikan. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Koreksi-org, Hasto menyebut bahwa revisi UU KPK adalah keinginan Jokowi dan bukan PDI-P atau Megawati Soekarnoputri.
“Ketika ada hal-hal yang positif, selalu di ambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan,” ujar Hasto dalam video tersebut, Sabtu (22/2/2025).
Ia juga mengklaim bahwa revisi UU KPK di lakukan demi melindungi anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Keduanya maju dalam Pilkada Solo dan Medan.
Jokowi Bantah Revisi UU KPK
Menanggapi tuduhan tersebut, Jokowi dengan tegas membantah.
“Itu karangan cerita. Semua orang bisa membuat karangan cerita,” kata Jokowi dalam keterangannya di Solo, Rabu (26/2/2025).
Jokowi juga meminta agar masyarakat menelusuri kembali kronologi revisi UU KPK yang sudah terjadi sejak 2015.
“Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut, di lihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba di lihat, dari 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi UU KPK ke Prolegnas (Program Legislasi Nasional),” ujarnya.
Mengutip dari IDN Times, menurutnya, saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga revisi UU KPK tidak jadi di bahas. Upaya pembahasan kembali muncul pada 2016 hingga 2018, tetapi tetap tidak berlanjut.
“Baru tahun 2019 masuk Prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya di bahas dan di gedok di rapat paripurna. Semuanya atas inisiatif DPR,” kata Jokowi.
Kemudian, terkait tuduhan bahwa ia berperan dalam menginisiasi revisi UU KPK. Jokowi menegaskan bahwa ia hanya mengikuti proses yang berjalan di DPR.
“Kalau semua fraksi di DPR setuju, ya presiden, kalau tidak, musuhan dengan semua fraksi dong? Politiknya harus dilihat seperti itu,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa ia tidak menandatangani revisi UU KPK yang telah di sahkan DPR.
“Dan sampai setelah di undangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku,” ujarnya.
Mengenai tuduhan bahwa revisi UU KPK bertujuan untuk melindungi Gibran dan Bobby dalam pencalonan mereka sebagai wali kota. Jokowi menepisnya dan menyebut tuduhan tersebut tidak masuk akal.
“Hubungannya apa coba? Pakai logika dong kita itu. Untuk apa, masa untuk mengegolkan hal-hal kecil, pemilihan wali kota? Yang benar saja. Logika kita, kita pakai lah,” tegasnya.
Dengan bantahan ini, Jokowi menegaskan bahwa tudingan Hasto tidak berdasar dan hanya merupakan cerita karangan semata.(clue)
Follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==
Cecep Muhamad Yusup