Jakarta – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tengah mempersiapkan langkah hukum untuk menanggapi tudingan ijazah palsu yang dilayangkan sejumlah pihak. Dalam perkembangan terbaru, tim kuasa hukum Jokowi menyebutkan akan melaporkan empat orang terkait tudingan tersebut.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai dokumen dan bukti pendukung untuk mendukung laporan polisi terhadap empat individu.
“Sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya,” kata Yakup Hasibuan setelah bertemu Jokowi di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (22/4), mengutip dari CNN Indonesia.
Ia menambahkan bahwa ada dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut, meskipun pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
“Kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ. Namun itu kan hanya sementara ya mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan,” sambung Yakup.
Menunggu Instruksi Jokowi Melaporkan Kasus Ijazah
Yakup juga menegaskan bahwa pelaporan tersebut tinggal menunggu instruksi dari Jokowi.
“Persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi,” ujarnya.
Meski demikian, ia enggan mengungkap identitas keempat orang tersebut, dan menyatakan hal tersebut akan di sampaikan pada waktu yang tepat.
Mengutip dari SindoNews, menanggapi isu yang terus berkembang, Yakup mengimbau publik untuk tidak melakukan atau terprovokasi oleh provokasi terkait tuduhan ijazah palsu.
“Kami tetap mengimbau juga kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan provokasi ataupun terprovokasi juga dengan adanya berita-berita. Tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa Jokowi siap menunjukkan ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada jika di minta oleh aparat penegak hukum.
“Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum secara prosedurnya yang benar pasti Bapak kooperatif dan akan menunjukkan,” tambahnya.
Di sisi lain, dalam suasana Idulfitri 2025, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menemui Jokowi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan bagian dari tradisi demokrasi.
“Jika ada menteri atau pejabat lain menemui Pak Jokowi itu adalah bentuk penghormatan. Dalam tradisi demokrasi, menghormati mantan presiden adalah bagian dari budaya politik yang sehat,” ujar Andy, pada Jumat (18/4/2025).
Kunjungan Menteri Bersifat Informal
Andy menegaskan bahwa kunjungan para menteri kepada Jokowi bersifat informal dan tidak melanggar hukum, protokol, maupun etika. Ia juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang menuduh pertemuan tersebut menimbulkan kebingungan dalam pemerintahan.
“Jangan menjalankan politik pecah belah. Persatuan dan nasionalisme jangan sekadar menjadi jargon ideologi, harus di praktikkan secara nyata dan konsisten,” ucapnya.
Andy menambahkan bahwa Jokowi tetap mendukung pemerintahan saat ini dan bukan merupakan bagian dari oposisi.
“Negeri ini lebih memerlukan kerja sama, bukan politik pecah belah. Mohon diingat bahwa Pak Jokowi mendukung penuh pemerintahan saat ini, bukan bagian dari oposisi atau kelompok di luar pemerintahan,” pungkasnya.(clue)
Baca juga : Israel Hapus Unggahan Belasungkawa untuk Paus Fransiskus, Kritik Perang Gaza
Follow kami : https://www.instagram.com/cluetoday_?igsh=MWU2aHg0a3g2dHlvdg==