JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) mengajukan nama presiden kedua RI, Soeharto, serta presiden keempat, KH Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur, sebagai calon penerima gelar pahlawan nasional. Selain keduanya, tercatat ada sepuluh tokoh Indonesia yang direncanakan akan dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun ini. Penganugerahan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa besar yang telah mereka berikan bagi bangsa dan negara.
“Tahun ini ada beberapa nama yang berpeluang di antaranya Presiden kedua Soeharto dan Presiden keempat Gus Dur,” ungkap Saifullah Yusuf atau yang biasa disebut Gus Ipul selaku Menteri Sosial pada keterangan tertulis pada Rabu (23/4/2025), dikutip dari news.detik.com.
Selain itu, Menteri Sosial tersebut menyatakan bahwa Kemensos telah menerima usulan dari beberapa calon pahlawan nasional dari berbagai daerah. Ia menambahkan bahwa jika ada perdebatan atau kontroversi, itu merupakan hal yang wajar. Pasalnya, calon pahlawan nasional adalah manusia biasa yang tentu saja tidak sempurna. Ia juga menyebutkan bahwa Soeharto memiliki peluang besar untuk dianugerahi gelar pahlawan tahun ini, setelah nama Soeharto dicabut dari TAP MPR 11/1998 terkait isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Yang tentu akan dipertimbangkan lah ya. Kebaikan-kebaikannya juga harus jadi pertimbangan. Pak Harto, Gus Dur, atau juga seluruh pahlawan yang diusulkan itu pada dasarnya memiliki kelemahan dan kekurangan. Kenapa? Karena mereka manusia. Semua pahlawan yang diusulkan manusia. Siapapun pahlawan itu yang diusulkan itu manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan. Jadi nggak ada yang sempurna,” ungkap Saifullah Yusuf.
Kemudian, diketahui juga bahwa menurut Saifullah Yusuf bahwa alur dari pengusulan Soeharto sebagai pahlawan dimulai dari masyarakat dengan melalui seminar sampai pendapat dari sejarawan.
“Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” ungkap Saifullah Yusuf pada saat selesai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta pada Senin (21/4/2025).
Selanjutnya, sebanyak 10 tokoh telah diajukan sebagai calon pahlawan nasional, di antaranya adalah Soeharto, K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (asal Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat). Selain itu, terdapat pula empat nama baru yang masuk dalam daftar usulan, yakni Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur). Meski demikian, pengajuan nama Soeharto sebagai calon pahlawan nasional menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu pihak yang menolak adalah Gerakan Mahasiswa Sipil Adili Soeharto (GEMAS), yang bahkan membuat petisi berjudul “Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto!” melalui situs Charge.org.
Lalu diketahui bahwa Gerakan Mahasiswa Sipil Adili Soeharto (GEMAS) melalui narasi dalam petisi tersebut mengungkapkan alasan penolakannya, yaitu terkait dengan panjangnya daftar rekam jejak Soeharto yang dianggap “Buruk dan berdarah”. Selain itu, diketahui bahwa GEMAS merupakan koalisi yang terdiri dari elemen sipil hingga keluarga korban yang telah terdampak oleh pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Kementerian Sosial tengah membahas daftar nama yang akan diusulkan kepada Presiden agar diberi gelar Pahlawan Nasional. Salah satu nama tersebut adalah Soeharto, Presiden ke-2 Indonesia yang dipenuhi dengan rekam jejak berdarah terhadap kemanusiaan, melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memimpin negara secara otoriter,” bunyi dari petisi GEMAS tersebut, dikutip dari beautynesia.id.
Selain membuat petisi, mereka juga mengirimkan surat terbuka kepada Kemensos pada Kamis (10/4/2025) yang berisi penolakan tegas terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Namun, hingga Senin (21/4/2025), pihak GEMAS belum menerima tanggapan dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Mereka berharap Kemensos tidak melanjutkan usulan tersebut.
“Untuk saat ini belum ada surat balasan resmi dari Dirjen Pemberdayaan Sosial khususnya mengenai surat yang kami ajukan baik melalui e-mail maupun tertulis. Harapannya Kemensos tidak lagi mengusulkan gelar pahlawan untuk Soeharto yang kemudian akan dibahas oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan termasuk hingga disahkan oleh Presiden,” ungkap Jane Rosaline selaku perwakilan dari koalisi GEMAS.(clue)