JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi melarang praktik rekrutmen yang memuat syarat kerja diskriminatif. Aturan ini ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.
Lewat kebijakan ini, perusahaan tidak lagi boleh mencantumkan syarat-syarat yang tidak relevan dengan kompetensi pekerjaan, seperti penampilan menarik, tinggi badan minimal, atau status pernikahan.
Dalam unggahan resmi di akun Instagram Kemnaker, pemerintah menegaskan langkah ini bertujuan menciptakan proses rekrutmen yang lebih adil.
“Rekanaker, masih inget lowongan kerja dengan syarat aneh-aneh kayak: berpenampilan menarik, tinggi badan minimal, atau bahkan harus single? Tenang, sekarang sudah ada aturan baru yang lebih adil!” tulis Kemnaker.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, syarat diskriminatif semacam itu sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja.
“Perusahaan nggak boleh lagi memberikan syarat yang diskriminatif dalam rekrutmen kerja. Jadi, persyaratan yang nggak relevan dalam pekerjaan seperti warna, usia tertentu, atau status pernikahan resmi dilarang,” ujar Yassierli, dalam keterangan resminya, Senin (22/9).
Meski begitu, Yassierli menegaskan persyaratan usia masih di perbolehkan dalam kondisi tertentu. Misalnya, jika ada kebutuhan nyata terkait sifat pekerjaan atau jabatan. Namun, aturan itu harus jelas alasannya dan tidak boleh asal di tetapkan.
“Soal usia, masih boleh ada batasan, tetapi harus jelas alasannya dan sesuai aturan. Nggak boleh asal-asalan,” tambahnya.
Aturan baru ini juga memastikan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam proses rekrutmen. Penilaian terhadap mereka wajib berfokus pada kompetensi, bukan pada keterbatasan fisik.
Kemnaker berharap kebijakan ini bisa mendorong dunia usaha lebih terbuka dan objektif dalam mencari tenaga kerja, sekaligus membuka lapangan kerja yang inklusif. (clue)